LANGSA | ACEH I – Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) sangat menyesalkan asikap Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kuala Langsa yang terkesan menghambat aktivitas ekspor di Pelabuhan Kuala Langsa.
Pasalnya untuk kegiatan ekspor perdana yang digagas oleh Pemko Langsa bersama pengusaha telah dilakukan berbagai pertemuan dengan berbagai pihak untuk membahas kelancaran pengiriman barang asal Aceh ke Malaysia pada tanggal, 7 Maret 2023.
“Akan tetapi kami sangat terkejut hari ini (Senin-red), kita baca diberbagai media online terjadi konflik antara pemilik kapal dengan Kepala KSOP terkait perizinan, ini sangat memalukan. Saya minta Menteri Perhubungan untuk mengganti Kepala KSOP Kelas IV Kota Langsa,” sebut Ketua FPRM, Nasruddin, kepada acehinfo.id, Senin, 27 Februari 2023.
Menurut Nasruddin, sebagai lembaga penyelenggara negara dibidang kepelabuhanan, KSOP tidak hanya bertugas melakukan penegakan hukum dan pengawasan saja, melainkan membina dan mengayomi masyarakat itu lebih penting.
Lanjut Nasruddin, Pemko Langsa telah berupaya untuk menghidupkan kembali Pelabuhan Kuala Langsa untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Langsa.
Namun, upaya ini belum bisa terlaksana secara maksmal dikarenakan jika ingin menghidupkan ada saja kendalanya, sehingga para pengusaha tiak mau melakukan pengiriman barang melalui Pelabuhan Kuala Langsa sebab tidak adanya kepastian aturan
Oleh karenanya, jika memang pelabuhan ini hanya sebatas panjangan semata maka lebih baik Pemko Langsa menyurati Presiden, DPR RI dan Menteri terkait agar Pelabuhan Kuala Langsa ditutup karena tidak ada dampak secara ekonomi bagi masyarakat
“Untuk apa ada Pelabuhan Kuala Langsa tanpa aktivitas kepelabuhanan dan hanya menghabiskan uang negara untuk membayar gaji pegawai yang tidak bekerja,” tegasnya.
Padahal, sambung Nasruddin, beberapa waktu lalu Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi telah melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Kuala Langsa dalam rangka meninjau lokasi pengerukan jalur kapal di Kuala Langsa, hal ini membuktikan bahwa pemerintah pusat serius untuk menghidupkan Pelabuhan Kaula Langsa
Tetapi, yang terjadi di lapangan justru para pejabat ditngkat daerah seperti ingin menghambat, bahkan terkesan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Bapak Presiden RI, Joko Widodo telah berupaya keras merintis Tol Laut supaya masyarakat bisa menikmati pembangunan Indonesia secara merata dan adil. Hal ini harus didukung oleh seluruh jajarannya,” pungkasnya.[]
