BANDA ACEH | ACEH INFO – Perkara cerai gugat masih mendominasi jumlah perkara perdata di Mahkamah Syari’ah Jantho, Aceh Besar, pada tahun 2022 ini. Dari data yang diterima MS Jantho diketahui perkara istri gugat suami mencapai 152 dari 400 perkara yang ada.
“Jumlah perkara mengalami kenaikan secara signifikan di bulan pertama tahun 2022. Ada berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi sehingga grafik perkara yang diadili oleh Mahkamah Syari’ah Jantho meningkat,” ujar Ketua MS Jantho, Siti Salwa, SH.I, MH seperti dikutip Juru Bicara Fadhlia, S.Sy., MH, Selasa, 21 Juni 2022.
Dia merincikan berdasarkan catatan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) terdapat 266 perkara gugatan (contensius) dan 113 perkara permohonan (voluntir) serta 21 perkara Pidana yang masuk ke MS Jantho.
Sementara itu, perkara cerai talak atau suami memohon izin talak terhadap istri jauh lebih sedikit dengan jumlah hanya 37 perkara. Selain itu, menurutnya, perkara sengketa harta bersama berjumlah tiga perkara, isbath nikah yang diajukan secara gugatan terdapat 19 perkara, dan soal hak waris terdapat delapan perkara.
Selanjutnya, MS Jantho pada tahun ini juga menangani dua perkara permohonan izin poligami, satu perkara pencabutan kekuasaan anak, satu perkara pengesahan anak, dan tiga perkara lainnya.
MS Jantho juga menerima perkara perdata permohonan sebanyak 27 perkara, dispensasi kawin 21 perkara, Wali Adhal satu perkara, permohonan perwalian satu perkara, dan perkara permohonan penetapan ahli waris 62 perkara.
Fadlia mengatakan para pencari keadilan di wilayah hukum MS Jantho banyak menggunakan fasilitas pendaftaran e-Court. Dari fasilitas pendaftaran tersebut diketahui terdapat 181 perkara gugatan yang masuk ke MS Jantho. Selanjutnya 96 perkara permohonan.
“Artinya 85 persen masyarakat pencari keadilan di Aceh menggunakan fitur e-Court untuk mendaftarkan perkaranya di Mahkamah Syariah Jantho,” ungkap Fadlia.
Padahal, selain e-Court, MS Jantho juga menyediakan fasilitas lainnya seperti Anjungan Gugatan Mandiri, Fasilitas Pos Bantuan Hukum, Fasilitas Layanan Disabilitas, Fasilitas Sidang Keliling, serta pelayanan kemudahan akses informasi di website Mahkamah Syariah.[]
