JAKARTA|ACEHINFO-Presiden Joko Widodo menyoroti kinerja para menterinya saat menggelar sidang kabinet paripurna. Dia mengungkapkan kekesalannya dianggap tak bekerja dengan baik oleh masyarakat, dan menegur para menterinya.
Jokowi meminta para menterinya berhati-hati dalam melontarkan ucapan kepada masyarakat, terutama menyangkut kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat,” ujar Jokowi, seperti dikutip ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Dalam rapat itu Jokowi menyoroti harga-harga bahan pokok yang mulai naik. Jokowi mewanti-wanti para pembantunya agar memperhatikan betul ucapan yang dilontarkan kepada masyarakat. “Pangan maupun energi, apalagi ini menjelang Lebaran,” kata Jokowi.
Jokowi meminta anggota kabinet yang hadir untuk menetapkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Jokowi mengingatkan para pembantunya agar tidak menyinggung masyarakat dengan ucapan maupun kebijakan yang tidak sensitif.
“Oleh sebab itu, seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat,” kata Jokowi.
Jokowi tak ingin masyarakat menganggap pemerintah tidak bekerja. Jokowi pun menyoroti tidak adanya penjelasan tentang minyak goreng selama 4 bulan.
“Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa,” ujar Jokowi.
Kinerja kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin semakin menjadi sorotan setelah pemerintah dianggap gagal mengatasi masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.
Mendekati Ramadan, pemerintah juga menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan juga menaikan harga BBM Pertamax menjadi Rp12.500 dengan alasan karena naiknya harga minyak mentah dunia.
Pekan lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal bahwa pemerintah juga akan menaikan harga BBM Pertalite dan juga elpiji 3 kilogram.
“Secara keseluruhan akan terjadi, nanti Pertamax, Pertalite, kalau Premium belum. Juga gas yang 3 kg. Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, bulan September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah,” kata Luhut jumat pekan lalu.
Pernyataan Luhut itu pun dikritik banyak pihak, karena dianggap menyampaikan bocoran suatu kebijakan yang bukan tugas dan fungsinya.[]
