BANDA ACEH | ACEHINFO – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk menghentikan pengiriman karet mentah ke luar daerah. Kebijakan ini dikeluarkan setelah beroperasinya pabrik pengolahan karet milik PT Potensi Bumi Sakti (PBS) di Aceh Barat, yang kini menjadi tumpuan hilirisasi industri karet di Serambi Mekkah.
Kepala Distanbun Aceh, Cut Huzaimah, menegaskan bahwa ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi karet dan menyerap tenaga kerja lokal. “Produksi karet Aceh tidak boleh lagi dijual mentah-mentah ke luar daerah. Kita harus mengolahnya di sini agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh,” ujar Cut pada Rabu (6/8/2025) di Banda Aceh.
Pabrik karet yang berlokasi di Gampong Glee Siblah, Kecamatan Woyla, Aceh Barat ini, memiliki kapasitas pengolahan hingga 2.500 ton karet kering per bulan. Menurut Cut, kehadiran pabrik yang diresmikan pada Juli 2025 ini adalah tonggak penting bagi Aceh dalam membangun industri berbasis komoditas lokal.
“Pabrik karet kita sudah ada. Kenapa bahan bakunya harus dijual keluar? Ini kesempatan kita untuk membangun ekonomi lokal, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan memastikan manfaatnya kembali ke rakyat,” tegasnya.
Pembangunan pabrik ini sendiri memakan waktu hampir 12 tahun sejak peletakan batu pertama oleh mantan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Direktur Utama Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyatakan bahwa pabrik ini merupakan wujud nyata hilirisasi, dengan mesin yang mampu mengolah 10 ton karet basah per jam.
Cut Huzaimah menambahkan, Distanbun Aceh akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rantai pasok industri karet berjalan efisien.
Ia juga menyebutkan bahwa inisiatif hilirisasi ini tidak hanya berlaku untuk karet, tetapi juga komoditas pertanian lainnya, seperti rencana pembangunan pabrik penggilingan gabah di Aceh Utara.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur Muzakir Manaf, kita ingin semua hasil bumi Aceh diolah di Aceh sendiri. Ini langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong kemandirian daerah,” tutup Cut.
