LHOKSUKON | ACEH INFO – Bencana banjir di Aceh Utara sangat kompleks dan sudah terjadi selama puluhan tahun. Untuk itu diperlukan penanganan yang masif dan terintegrasi dalam pencegahan banjir.
“Perlu kita berkolaborasi untuk memikirkan bagaimana penanganan banjir itu dari hulu ke hilir. Hari ini, kalau hujannya di Bener Meriah, itu dampaknya sampai ke Aceh Utara. Kadang-kadang di Lhoksukon itu kering, tiba-tiba airnya datang, karena air diterima dari Bener Meriah. Sehingga dibutuhkan penanganan agar bisa selesai,” kata Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, di hadapan Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rapat koordinasi bersama SKPK di Oproom kantor Bupati, Landing, Lhoksukon pada Sabtu, 8 Oktober 2022.
Banyak skema yang dapat dilakukan, salah satunya seperti membuat resapan, normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saluran irigasi.
Lebih lanjut, Azwardi menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari pihak BNPB melihat kondisi, membantu masyarakat, membantu kebutuhan-kebutuhan darurat pada saat sekarang ini sehingga ketika darurat bencana selesai masyarakat terbantu dengan baik
“Langkah berikutnya adalah kita menyelesaikan PR kita bagaimana banjir kita itu, tidak terjadi lagi dan itu butuh dukungan dari semua pihak. Permasalahan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial karena ada kewenangan kabupaten dan kewenangan provinsi,” terang Azwardi.
Baca: Banjir Lagi
“Untuk itu kami menaruh harapan kepada BNPB untuk dibantu difasilitasi untuk duduk satu meja dengan para pihak di kementerian terkait, kementerian PUPR, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk bersama memikirkan skema yang paling tepat untuk menangani banjir,” sambungnya.
Menyahuti permintaan Pj Bupati Aceh Utara, Kepala Sub Direktorat Fasilitasi, Penyelamatan dan Evakuasi Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Gatot Satria Wijaya, menyampaikan kabupaten Aceh Utara termasuk daerah rawan bencana banjir.
“Saya dapat cerita dari bapak Kolonel Inf Santoso (Tenaga Ahli BNPB), beliau delapan tahun bertugas di sini, sampai beliau pindah pun, Aceh Utara masih banjir,” ujar Gatot.
“Saya akan menyampaikan kepada bapak Jenderal (Letjen TNI Suharyanto-red), pimpinan BNPB supaya bisa memfasilitasi, supaya memanggil pemerintah kabupaten Aceh Utara, pemerintah provinsi (Aceh) dan beberapa Kementerian Negara/Lembaga untuk duduk bersama untuk mengatasi supaya kabupaten Aceh Utara tidak banjir,” pungkasnya.
Data terbaru sebanyak 149 desa dalam 15 kecamatan di Aceh Utara terdampak banjir. 23 tanggul dan tebing sungai mengalami kerusakan. 6 TK, 19 SD, 8 SMP terdampak banjir diliburkan sementara waktu.
Sementara di sektor pertanian, 2.848 hektare lahan pertanian terdampak banjir dengan taksiran kerugian mencapai Rp 32 miliar.[]
EDITOR: BOY NASHRUDDIN AGUS
