LHOKSEUMAWE I ACEH INFO – Berapa waktu yang lalu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengeluarkan rekomendasi tiga nama Pejabat Gubernur Aceh, yang diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dari ketiga nama tersebut satu diantaranya berasal dari kalangan Militer.
Rekomendasi tersebut tentu mendapatkan reaksi dari masyarakat Aceh. Tidak sedianya masyarakat Aceh jika Pj Gubernur Aceh ke depan ditetapkan dari kalangan militer.
Jika hal ini terus dipaksakan maka dapat menimbulkan masalah baru bagi Aceh. Perdamaian Aceh adalah hal yang lebih penting pada penunjukkan tersebut.
Dalam hal ini Direktur Aktivis Milenial Aceh Fakhrurrazi, M.AP dalam konferensi pers Kamis (30/6/2022) mengatakan, masyarakat Aceh saat ini hanya ingin hidup damai.
Maka dari itu Pj Gubernur Aceh harus mampu menjaga keseimbangan dan memelihara perdamaian dengan baik.
“Tentu orang yang akan ditetapkan nanti yang menjadi Pj Gubernur Aceh benar-benar sosok yang mengerti soal Aceh, yang mengerti situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Aceh,” ujarnya.
Fakhrurrazi melanjutkan observasi dari berbagai sumber masyarakat Aceh kini menginginkan sosok yang akan menjadi yang menjadi Pj Gubernur Aceh harus dari kalangan Akademisi.
“Sebagai konsekuensi logis, Aktivis Milenial Aceh merekomendasikan sosok yang mengerti aceh, bukan hanya menjaga stabilitas politik di Aceh, akan tetapi orang yang mampu membangun disemua sektor publik dan hal itu berasal dari kalangan akademisi atau kampus,” paparnya.
Adapun beberapa poin sikap penolakan yang dilayangkan tersebut yaitu sebagai berikut.
Menolak Pejabat Gubernur Aceh dari kalangan Militer. Sekalipun sebenarnya sudah tertutup kemungkinan dari kalangan militer TNI/Polri aktif untuk menjadi Pj berdasarkan putusan pemerintah dan MK.
“Kami meminta kepada bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian dalam negeri agar menetapkan Pejabat Gubernur Aceh dari kalangan akademisi atau kampus,” pintanya.
Jika memilih dari kalangan militer termasuk yang telah pensiun, masih mengibaratkan Aceh belum cukup kondusif.
Padahal 2,5 tahun depan adalah waktu yang panjang dan bukan hanya mempersiapkan keamanan pelaksanaan pemilu serentak 2024.
“Kami memerlukan kepemimpinan sipil yang dekat dengan ide-ide perubahan dan demokrasi, untuk menjalankan program pembangunan dan kesejahteraan,” tegasnya.
