BANDA ACEH | ACEH INFO – Pemerintah Kota Banda Aceh telah merealisasikan sebanyak 77 persen penyelesaian utang tahun anggaran 2021. Selain itu, Pemko Banda Aceh juga disebut telah menyelesaikan utang Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Iqbal Rokan, dalam siaran pers yang diterima awak media, Senin, 1 Juni 2022.
Saat ini menurutnya, realisasi penyelesaian utang Pemko Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 sudah mencapai Rp 122,3 miliar dari total jumlah utang Rp 158,7 miliar.
“Tersisa Rp36,4 miliar,” kata Iqbal Rokan.
Dia merincikan utang Pemko Banda Aceh yang dimaksud terdiri dari Rp 118,5 miliar utang belanja. Selain itu, utang Pemko Banda Aceh juga terdiri dari Rp 40,1 miliar yang terdiri dari pemakaian kas yang dibatasi atau earnmark sebesar Rp 35,9 miliar dan dana ZIS sebesar Rp 4,2 miliar.
“Utang belanja sendiri sudah selesai Rp 103,2 miliar dan sisanya tinggal Rp 15,3 miliar,” lanjut Iqbal.
Dia menyebutkan khusus untuk utang penggunaan dana ZIS sebesar Rp 4,2 miliar sudah diselesaikan 100 persen. Dana sebesar itu menurutnya telah ditempatkan kembali pada kas penerimaan semula.
Sementara untuk utang earnmark baru direalisasikan Rp14,9 miliar dari angka Rp 35,9 miliar.
“Sisanya Rp 21 miliar prosesnya masih terus berjalan sesuai dengan progres kegiatan yang telah ditentukan peruntukkannya,” ungkap Iqbal.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPRK Banda Aceh menyorot kewajiban penyelesaian utang Pemko Banda Aceh tahun anggaran 2021 yang mencapai Rp 118.552.492.071,32. Sorotan itu mencuat dalam rapat paripurna pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penyelesaian Utang Pemerintah Kota Banda Aceh, Senin, 30 Mei 2022 lalu.
Dalam paripurna itu, Ketua DPRK Banda Aceh juga memaparkan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRK dengan Tim Anggaran Kota Banda Aceh pada 26 April 2022. Dari hasil rapat itu diketahui, Pemkot Banda Aceh memiliki kewajiban utang pada tahun 2021 sebesar Rp 118.552.492.071,32.
Selain itu, Pemkot Banda Aceh juga menggunakan dana earnmark serta dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp 39.984.024.473,61.
Baca: Aminullah Diminta Lunasi Utang Sebelum Purna Tugas
“Hal ini juga diperkuat dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Aceh yang diserahkan kepada DPRK dan Wali Kota Banda Aceh pada 27 April 2022, diketahui Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami defisit riil sebesar Rp158.744.330.810,89 yang terdiri atas utang belanja sebesar Rp118.552.492.071,32 dan pemakaian kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp40.191.838.739,57,” ujar Farid.
Setakat dengan Farid, Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad juga meminta Pemko Banda Aceh agar segera menyelesaikan utang sebelum berakhirnya masa jabatan. Menurutnya penyelesaian utang tersebut dapat meringankan beban sistem anggaran Pemko Banda Aceh di masa mendatang.
“Karena itu kami meminta kepada Pemerintah Kota Banda Aceh di sisa waktu ini untuk fokus menyelesaikan segala utang-utang yang terjadi di tahun 2021, terutama sekali yang terkait dengan hak-hak pegawai dan tenaga kontak lainnya yang sangat mendesak segera diselesaikan,” ujar Tuanku Muhammad saat meng-interupsi jalannya persidangan.
Hal senada disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli yang juga menginterupsi sidang tersebut. Dia berharap Aminullah mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini sebelum masa jabatannya berakhir. Dirinya melihat mulai dari RAPBK 2021 Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki utang sebesar Rp158,7 miliar.
Ramza menilai angka ini sangat besar dan hingga memasuki tahun 2022 utang tersebut belum terlunasi semuanya.
“Akibatnya menguras dana tahun 2022 untuk menyelesaikan utang di tahun 2021. Untuk saat ini, di tahun 2022 kami ingatkan saudara Wali Kota untuk menghentikan semua paket-paket yang sedang ditender baik itu dari dana Otsus, DAK, maupun DAU agar fokus melunasi utang tersebut,” ujarnya.[]
EDITOR: BOY NASHRUDDIN AGUS
