BANDA ACEH | ACEH INFO – Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh berhasil membekuk Terpidana Zainal Abidin Hasyem yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Nagan Raya sejak 2019 lalu. Dia diputus bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan.
Penangkapan terhadap Zainal Abidin pada Kamis, 22 Desember 2022 pagi tersebut melengkapi jumlah DPO yang berhasil diamankan Kejati Aceh sebanyak 16 orang selama setahun terakhir.
“Di dalam DIPA kita ada dua target kegiatan, kemudian realisasinya ada tiga kegiatan. Jumlah DPO yang berhasil ditangkap kembali ada 15 orang, dan diambah tadi pagi ada satu orang (yang ditangkap) jadi 16 orang yang berhasil ditangkap dalam periode Januari sampai dengan Desember 2022,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Bambang Bachtiar,S.H.,M.H., saat menyampaikan kinerja setahun Kejati Aceh, di Banda Aceh, Kamis, 22 Desember 2022.
Penangkapan DPO Zainal Abidin diawali dari informasi masyarakat yang memberitahukan keberadaan terpidana di sekitar Desa Ujong Pasie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Tim kemudian memantau dan memastikan kebenaran informasi tersebut selama dua hari dan kemudian menangkap terpidana tanpa perlawanan di rumahnya sekitar pukul 08.30 WIB.
“Selanjutnya terpidana dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya untuk menyelesaikan administrasi lalu Terpidana atas nama Zainal Abidin Hasyem bin Sabirin dilakukan eksekusi dengan membawanya ke Lapas Kelas II Meulaboh,” kata Kajati yang turut didampingi Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis.
Selain Zainal Abidin, sebanyak 16 DPO yang berhasil ditangkap kembali tersebut termasuk buronan Irwanto bin Ilyas, terpidana dalam perkara korupsi pelaksanaan pekerjaan beton bertulang dan pelataran terminal terpadu tahap II Sigli. Dia ditangkap di Taman Burgenvil Golf B3 Nomor 3 Sukaraja, Kota Bogor pada Sabtu, 13 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB.
Selain memaparkan jumlah DPO yang ditangkap selama setahun, Kajati Aceh turut memaparkan capaian kinerjanya selama setahun terakhir, termasuk terkait penanganan perkara korupsi dan juga keberhasilan penyelamatan keuangan negara.[]
