BANDA ACEH | ACEH INFO – Partai Aceh menyesalkan pernyataan Panglima TNI, Jenderal Agus Sudibyo, yang mengatakan bahwa partai lokal Aceh disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks kombatan GAM, hal ini dapat memicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan nonkombatan.
Meski tidak menyebut nama Partai Aceh, pernyataan itu jelas-jelas diarahkan ke partai Aceh, karena merupakan pemenang Pemilu 2024 di level Provinsi Aceh.
Pernyataan ini telah menunjukkan betapa tidak fahamnya Panglima TNI terkait dengan permasalahan hukum dan politik yang ada di Aceh.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan ini dikeluarkan persis setelah penetapan Pemilu oleh KPU. Dimana kondisi keamanan di Aceh sangat kondusif bahkan bila dibandingkan dengan kondisi Jakarta yang sampai saat ini masih digempur oleh gelombang protes terkait dengan pengumuman hasil Pemilu,” tegas Jubir Partai Aceh, Nurzahri, melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 22 Maret 2024.
Ia berharap sosok Agus Subianto selaku Panglima TNI saat ini untuk meralat pernyataan tersebut dan belajar serta menelaah kembali perkembangan politik di Aceh.
Kata Nurzahri, perlu Panglima TNI ketahui bahwa Partai Aceh adalah satu-satunya wadah GAM dalam menyalurkan aspirasi politik setelah menguburkan impian merdeka dari NKRI.
Masyarakat telah ikhlas menerima perdamaian Helsinki untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh di bawah NKRI. Dan komitmen ini sudah ditunjukkan semenjak Pilkada 2006, dimana berjaln lancar walaupun ada kandidat pesaing lain dari partai nasional.
Proses Pilkada dan Pemilu di Aceh telah menunjukkan bagaimana cerdasnya GAM dalm berpolitik, sehingga bisa mendominasi perpolitikan lokal di Aceh yang berjalan secara aman dan kondusif. Bila diandingkan dengan Pilkada atau Pemilu di daerah lainnya di provinsi yang ada di Indonesia.
“Jikapun ada keributan pada tahun 2011-2012, hal ini lebih disebabkan karena polemik aturan antara Aceh dan Pusat, bukan konflik antar kandidat,” kata Nurzahri.
Bahkan, ketika Partai Aceh kalah pada Pilkada 2019, namun tetap menerima hasil tersebut setelah menempuh cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi.
Seharusnya kondisi itu telah bisa membuktikan bahwa periode 15 tahun Partai Aceh berpartisipasi dalam kepemiluan di Indonesia telah menunjukkan bagaimana ketaatan kami terhadap konstitusi.
Menurutnya, seharusnya Panglima TNI juga adil dalam melihat seluruh partai yang ada di indonesia baik lokal maupun nasional. Karena keduanya dilindungi oleh konstitusi dan aturan yang sah di negara ini.
Nurzahri menantang Panglima TNI untuk mengeluarkan pernyataan tendensius yang sama terhadap partai-partai nasional yan kader-kadernya ada yang terlibat dengan terorisme dan jaringan-jaringan terlarang di Indonesia.
“Jika berani, Panglima TNI bisa mengeluarkan pernyataan ya g sama terhadap kandidat Presiden yang nyata-nyata tidak menerima hasil Pilpres yang telah ditetapkan oleh KPU,” tandasnya.[]
Editor: Izal Syafrizal
