Jakarta | Aceh Info – Kasus ditemukan tiga ekor harimau sumatera yang mati diduga karena perangkap jerat yang terjadi baru-baru ini di Aceh Selatan memunculkan banyak kesedihan dan kepiluan. Muslim SHI, MM yang merupakan Anggota Komisi IV DPR RI yang melingkupi bidang pertanian, kelautan, kehutanan dan lingkungan hidup ikut menyatakan keprihatinan atas kejadian tersebut.
Dalam keterangan tertulisnya, Muslim menyampaikan bahwa kejadian yang terjadi di Aceh Selatan baru-baru ini, serta konflik manusia-satwa liar lainnya seperti yang terjadi di Bener Meriah dan Aceh Tengah, adalah bukti adanya masalah dalam tata kelola hutan di dalam negeri. Saya berpandangan bahwa konflik ini adalah bagian _hilir_ dari tata kelola hutan. Karenanya, untuk penanganan yang berkelanjutan, diperlukan solusi komprehensif termasuk membenahi permasalah di bagian _hulu_
Masalah hilir ini, tentu harus dicarikan dan dirumuskan solusi berkelanjutannya. Terkait dengan penggunaan jerat misalnya, bisa saja ini merupakan bagian dari _self-defence mechanism_ rakyat kecil untuk memproteksi tanaman, kesejahteraan dan keselamatannya. Untuk kasus ini, pendekatan arif dan bijaksana perlu dikedepankan, sembari terus dan gencar memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya konservasi. Kita berharap, nantinya masyarakat akan semakin sadar bahwa ada cara yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan ini, tanpa harus menggunakan jerat atau perangkap lainnya yang bersifat menyiksa atau bahkan membunuh satwa.
Di sisi lain, dan ini yang kita sangat khawatirkan bahwa memang ada sindikat penyelundupan satwa liar yang dengan sengaja memanfaatkan konflik satwa-masyarakat untuk kepentingan jahatnya. Ini yang saya pikir harus diungkapkan oleh pihak penegak hukum. Karenanya saya mendorong penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan ini dan jika memang ada indikasi ke arah penyelundupan satwa, ini harus diusut tuntas dan ditindak tegas mengikuti ketentuan yang berlaku. Saya memberikan apresiasi kepada BKSDA Aceh, Polres Aceh Selatan dan Balai Gakkum Sumatera yang cepat dan tanggap menyikapi kejadian tersebut.
Lebih lanjut, Muslim yang juga merupakan Ketua Departemen IV DPP Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya dilakukan pembenahan di bagian _hulu_ yang meliputi perizinan, alih fungsi lahan dan sebagainya.
Sebesar apapun upaya korektif di bagian hilir, akan menjadi sia-sia tanpa adanya _preventive action_ di bagian hulu. Alih fungsi lahan yang minim akan wawasan lingkungan, jual beli perizinan, sanksi dan penegakan hukum yang lemah, serta birokrasi yang korup menjadikan tata kelola hutan yang bermasalah. Imbasnya hutan menyusut dan berkurang drastis dan beralih fungsi menjadi perkebunan, pertambangan, industri dan lainnya.
Boleh jadi, matinya 3 ekor harimau sumatera di Aceh dan juga konflik satwa liar lainnya di berbagai daerah di Indonesia adalah cerminan dari perilaku korup yang terjadi di negeri ini, salah satunya seperti yang digambarkan dalam IHPS II 2019 oleh BPK yang menyebutkan 194 perusahan perkebunan mengusahakan usahanya pada areal seluas 1.02 juta Ha tanpa memiliki hak atas tanah/HGU, 181 perusahaan yang mengusahakan kegiatan perkebunan pada kawasan hutan seluas 350.000 ha, serta 110 perusahaan perkebunan yang berkegiatan pada kawasan gambut seluas 345.000 Ha tanpa izin.
Jadi, pembenahan terkait konflik manusia-satwa tidak cukup hanya sampai dengan menjerat pelaku kejahatan di bagian hilir saja, tetapi juga diperlukan upaya serius dan pembenahan yang komprehensif dari hulu ke hilir dalam tata kelola hutan Indonesia.
