ACEH UTARA | ACEH INFO – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan JDPRK Aceh Utara setempaat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2024 dengan total APBK sebesar Rp. 2,569 triliun lebih.
Persetujuan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan III DPRK Aceh Utara tahun sidang 2023 tentang Persetujuan Bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2024, di Ruang Sidang umUtama DPRK setempat di Landing Kecamatan Lhoksukon, Rabu, 29 November 2024, sore.
Hadir dalam rapat tersebut Penjabat Bupati Aceh Utara, Mahyuzar, Asisten I Setdakab Dayan Albar, Asisten III, H Adamy, para Kepala OPD, pimpinan BUMD dan tamu undangan lainnya.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Utara Arafat, didampingi Wakil Ketua Hendra Yuliansyah dan Khairuddin.
Mahyuzar, mengapresiasi kinerja DPRK Aceh Utara terkait dengan digelarnya rapat paripurna untuk persetujuan Rancangan APBK 2024.
“Rapat paripurna yang tepat waktu, karena kerjasama dan kekompakan antara Eksekutif dan Legislatif. Harapan kita semoga Pemerintah Provinsi Aceh dapat menyetujui usulan anggaran APBK Aceh Utara 2024 dan juga dapat selesai diproses sesuai jadwal,” ungkap Mahyuzar.
Rancangan struktur APBK Aceh Utara tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut, jumlah pendapatan daerah Rp. 2,528 triliun lebih, dan jumlah belanja daerah Rp. 2,569 triliun lebih. Sehingga terdapat defisit Rp 40,352 miliar.
Angka defisit ini direncanakan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 40,452 miliar lebih. Dengan demikian total APBK sebesar Rp 2,569 triliun lebih.
Pada kesempatan itu, Mahyuzar juga mengucapkan terimakasih kepada panitia anggaran DPRK yang telah membahas Rancangan APBK Tahun 2024 pada rapat-rapat panitia anggaran.
“Terimakasih juga disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyusun dan membahas bersama dengan panitia anggaran DPRK, sehingga dapat diambil suatu keputusan bersama dalam sidang paripurna tersebut,” ujarnya.
Mahyuzar mengharapkan komunikasi dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif hendaknya terus dipertahankan serta ditingkatkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
Sementara itu, pendapat gabungan komisi dan laporan dari fraksi-fraksi terhadap RAPBK Tahun Anggaran 2024 akan dievaluasi, dipelajari dan ditindaklanjuti dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan menjadi perhatian SKPK terkait.
Keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan belanja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Disisi lain pemerintah juga menganggarkan belanja untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang menjadi tanggungjawab bersama.
Kata Mahyuzar, anggaran APBK 2024 lebih fokus kepada mensukseskan Pemilu dan pembangunan daerah yang cukup besar, sementara pendapatan daerah untuk memenuhi belanja sangatlah terbatas dan memerlukan upaya-upaya untuk mencari sumber lain, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
“Kita berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang telah disepakati bersama menjadi suatu harapan dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Mahyuzar.
Untuk itu, diminta kepada Kepala BPKD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil pembahasan kedua belah pihak guna kita sampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi,” pungkas Mahyuzar.[]
Editor: Izal Syafrizal
