LHOKSEUMAWE | ACEH INFO – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, geram dengan kebijakan beberapa kepala daerah yang memberhentikan tenaga honorer di beberapa kabupaten/kota karena alasan kekurangan dana.
“Pj kepala daerah itu dilantik untuk memikirkan persoalan daerah, bukan melakukan pemecatan honorer, artinya mereka gagal memimpin daerah,” tegas Fachrul Razi, Senin, 4 Desember 2023.
Katanya, beredar di media mengenai status 147 Anggota Satpol PP di Pemda Aceh Tamiang dan 1621 tenaga honorer non pegawai negeri sipil dilingkungan Pemkot Lhokseumawe yang telah diputus kontrak dari honorer.
“Kita sedang berjuang di Jakarta agar tenaga honorer di angkat jadi PNS, ini di daerah diberhentikan dari honorer, ini inflasi apa yang dijaga jika kebijakannya memperparah inflasi dengan menciptakan pengangguran baru,” tegas Fachrul Razi.
Senator Asal Aceh yang selalu memperjuangkan tenaga honorer ini mengatakan, bahwa ada tenaga honorer yang sudah 17 tahun bekerja, karena alasan kekurangan dana maka dilakukan pemutusan kontrak honorer.
Ia menilai bahwa penjabat (Pj) kepala daerah di Aceh gagal pimpin daerah jika memberhentikan tengaa honorer dan Pj tidak bisa sewena-wena memutuskan kontrak mereka.
Seharusnya, sambung Fachrul Razi, Pj kepala daerah mencari solusi dengan menunda pemecatan honorer tersebut. Bila perlu pihak pemda serta pemkot menyurati Pemerintah Pusat untuk melanjutkan kontrak mereka pegawai honorer maupun anggota Satpol PP non ASN dilingkungan pemerintah, mengingat kebutuhan mereka sangat diperlukan dilingkungan perkantoran.
“Bayangkan saja jika seluruh tenaga honorer dan kontrak diputus maka akan berdampak pada peningkatan pengangguran diwilayah tersebut berakibat fatal bagi perekonomian masyarakat serta menyebabkan inflasi,” ujarnya.
Alumni Magister Fisip Universitas Indonesia tersebut menambahkan, saat ini status Aceh sebagai provinsi termiskin di sumatera. Persoalan honorer dan tenaga kontrak ini nantinya juga dapat menciptakan berbagai pengaruh sosial yang buruk ditengah masyarakat, apalagi berkaitan dengan investasi masuk.
Fachrul Razi menambahkan, Aceh Tamiang dan Lhokseumawe adalah dua kabupaten di Provinsi Aceh yang menjadi gerbang investasi.
“Jika persoalan honorer saja tidak bisa diselesaikan bagaimana kemajuan dikedua wilayah stategis Provinsi Aceh itu akan teratasi. Ini adalah rapor merah bagi penjabat kepala daerah gagal memimpin Aceh,” tutup Fachrul Razi.[]
Editor: Izal Syafrizal
