JAKARTA|ACEHINFO-Presiden Joko Widodo Jumat lalu mengumumkan pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena tingginya harga minyak goreng. Kebijakan ini dinilai salah obat.
“Ibarat parasetamol ini cuma menurunkan demam, tapi penyebab utama naiknya harga minyak goreng belum ada solusinya,” Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, seperti dilansir CNN Indonesia, Minggu (3/4).
BLT minyak goreng diberikan untuk 20,5 juta keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH serta 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan. Besaran BLT tersebut mencapai Rp100 ribu per bulan yang akan diberikan sekaligus Rp300 ribu kepada penerima pada April 2022.
Menurut Bima Yudistira, pemerintah harus menyelesaikan masalah tata kelola minyak goreng kemasan dan curah terlebih dulu sebaik-baiknya. Jika pemberian BLT dilakukan tanpa menangkap spekulan yang mengakibatkan kelangkaan, maka hal itu sia-sia belaka.
Tingkat keakuratan data penerima BLT minyak goreng juga menjadi masalah tersendiri. Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), kata Bhima, mungkin tidak ada masalah karena datanya sudah semakin baik disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
“Tapi untuk pedagang gorengan, pendataan ini penting sekali karena dikhawatirkan ada duplikasi data penerima, sehingga tidak tepat sasaran,” sebutnya.
Bhima mengatakan penggunaan minyak goreng tidak hanya oleh pedagang gorengan. Tetapi juga, pelaku industri makanan minuman kecil. Mereka yang terdampak juga harus diperhatikan oleh pemerintah.
“Sebagian besar usaha mikro bergerak di sektor makanan minuman. Apa pemerintah bisa cover semua?” ujarnya.[]
