LANGSA | ACEH INFO – BPJS Kesehatan Cabang Langsa menggelar pertemuan tindak lanjut Forum Komunikasi Para Pemangku Utama Lintas Sektor, Selasa, 27 Juni 2023.
Kegiatan itu membahas overview Program JKN, Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Program JKN, Universal Health Coverage (UHC), peningkatan kualitas layanan kesehatan, kemudian strategi dan dukungan yang diperlukan untuk Program JKN.
Forum Komunikasi Para Pemangku Utama Lintas Sektor dihadiri oleh Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan dan Permasyarakatan Gampong yang dibuka oleh Asisten I Kabupaten Aceh Timur, Syahrizal Fauzi.
Syahrizal mengungkapkan kegiatan ini merupakan ujung tombak para pemangku utama dalam forum komunikasi, karena undangan yang hadir merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan presepsi yang sama terhadap Program JKN, agar ke depannya lebih optimal.
Pertemuan ini bisa meningkatkan kerja sama antar beberapa stakeholders dan sarana inovasi untuk bertukar pikiran tentang Program JKN. Pentingnya komunikasi dalam memastikan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar terlebih dahulu dibutuhkan kesamaan pemahaman, penyampaian informasi serta pemecahan akan suatu permasalahan yang tercipta dari media komunikasi yang nantinya akan tercipta koordinasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan bersama.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sangat menyambut baik kegiatan pertemuan dengan BPJS Kesehatan ini. Mengingat sangat pentingnya Program JKN bagi seluruh masyarakat, kami siap mendukung BPJS Kesehatan selaku pengelola Program JKN,” ucap Rizal.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Langsa, Sri Yulizar Pohan mengatakan, pemerintah daerah mengambil peranan penting pada pelaksanaan program JKN dalam mendukung tiga aspek penting seperti perluasan cakupan semesta jaminan kesehatan, penegakan regulasi nasional, serta peningkatan mutu pelayanan.
Tujuan lain dari pelaksanaan forum ini untuk mempermudah koordinasi antar instansi terkait, penyelesaian masalah, dan kemudahan akses layanan kesehatan bagi penduduk.
“Program JKN tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan dari pemangku utama. Kegiatan forum komunikasi ini merupakan bukti jika BPJS Kesehatan sangat menyadari peran penting para pemangku Ulutama.
Lanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, BPJS Kesehatan sudah melaksanakan beberapa program, contohnya program Desa UHC, program petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR), BPJS keliling dan program lainnya yang melibatkan pemangku utama.
“Tentunya, tidak mungkin Program JKN tersebut akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan koordinasi seperti para Pemangku Utama,” kata Sri.
Sri menjelaskan, berbagai persoalan yang terjadi di lapangan saat menyelenggarakan Program JKN sehingga diperlukan diskusi bersama untuk mendapatkan solusi dalam menjalankan Program JKN sebagai program strategis pemerintah.
“Terimaksih atas pratisipasi dalam kegiatan kali ini, dapat saya simpulkan tindak lanjut yang kita dapatkan dari sesi diskusi tadi adalah melakukan pemutakhiran data bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap data JKA tidak padan Dukcapil data validitas NIK kependudukan dan data penduduk yang pindah maupun meninggal,” ujarnya.
Sri meminta kepada pihak terkait untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terhadap data penonaktifan PBI JK dan JKA. Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyakat Gampong terhadap data penambahan PBI JK dan kegiatan BPJS Keliling serta bersama-sama memastikan masyarkat mendapatkan pelayanan yang sesuai haknya,” tutup Sri.[]
