BANDA ACEH | ACEH INFO – Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh Arif Fadillah mengatakan, kondisi Aceh yang saat ini dihadapkan pada dilema, di satu sisi kondisi rakyat Aceh belum membaik dari sisi ekonomi, sosial dan kesejahteraan, sementara di sisi lain dukungan UUPA yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh belum tercapai seperti apa yang diharapkan.
“Tentu ini perlu menjadi perhatian prioritas bagi segenap pemangku kepentingan di Aceh,” kata Arif Fadillah kepada awak media di Banda Aceh, Senin, 21 Februari 2022.
Dana Otsus yang dialokasikan untuk mengejar ketertinggalan lantaran konflik dan bencana, ternyata belum mampu membuat Aceh jauh lebih baik dibanding provinsi lain. Hal ini ditandai dengan masuknya Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatra.
“Wacana merevisi UUPA secara terbatas menjadi salah satu solusi dalam upaya menyikapi perkembangan kondisi yang ada. UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebenarnya sebuah anugerah yang luar biasa bagi Aceh, andaikan mampu dijalankan dan diterapkan secara menyeluruh, ya tentu ini perlu dukungan segenap lapisan masyarakat dan tidak terlepas juga tangung jawab penyelengara pemerintahan di Aceh, yaitu eksekutif dan legislatif,” tambahnya.
Berdasarkan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPD PD Aceh, Muslim, maka Partai Demokrat Aceh sepakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan memperkuat posisi Aceh dengan melakukan revisi terhadap UUPA secara terbatas.
“Yang saya tahu, revisi UUPA itu sudah masuk dalam Prolegnas 2019 – 2024, hanya saja ini perlu kerjasama untuk memastikan revisi UUPA masuk dalam prolegnas prioritas di DPR RI sehinga dapat dibahas dalam waktu cepat agar tidak tertinggal dari waktu yang berkaitan dengan kepentingan dalam muatan UUPA tersebut, dan salah satunya adalah dana Otsus,” kata Arif Fadhillah.
Intinya, kata Arif, Demokrat sepakat untuk revisi UUPA terbatas sebagai solusi mewujudkan kejahteraan rakyat Aceh.
“Kita komit dengan kekhususan Aceh dan dilandasi semangat tersebut, kita akan terus mengawal UUPA dan Kekhususan Aceh lainnya berada dalam koridor yang benar sebagai bentuk semangat Demokrat berkoalisi dengan rakyat,” pungkas Arif usai rapat para pimpinanan partai politik Aceh di DPRA.[]
