JAKARTA | ACEH INFO – Anggota DPR RI asal Aceh Fraksi PKB, H. Irmawan meminta Dirjen Kelautan (Hubla) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pelabuhan Teluk Surin di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Dimana, pelabuhan itu untuk mobilisasi JPO (Crude Palm Oil), karena saat ini kawasan Pantai Barat Selatan adalah daerah penghasil sawit yang banyak.
“Mobilisasi ke Medan selama ini menggunakan truk tangki JPO yang sangat menganggu jalan raya di pantai Barat Selatan, selain aktifitas truk juga berkonstribusi terhadap kerusakan jalan nasonal,” jelas Irmawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen Hubla, DJKA, Kepala BPTJ dan Kepala BPSDM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023.
Untuk itu, lanjut Irmawan, harus ada pemikiran bersama bahwa di Pantai Barat Selatan dibutuhkan pelabuhan yang dapat mengangkut JPO dari Barat Selatan ke Medan, tanpa mengunakan truk tangki lagi yang sangat merusak jalan di Pantai Barat selatan ini.
Selain itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta kepada Dirjen Hubla memperbesar anggaran kelautan di Aceh pada tahun 2024. Pasalnya, dari sekian banyak anggaran kelautan, Aceh mendapat sedikit sekali.
“Kalau saya tidak salah hanya ada pembangunan kantor navigasi, padahal di Aceh ada beberapa pelabuhan yang perlu diperhatikan, agar bisa kegunaannya maksimal,” kata Irmawan.
Irmawan menyebut pelabuhan Krueng Raya, Aceh Besar, yang pernah menjadi kebanggaan dan pusat perekonomian rakyat Aceh, namun saat ini perlu perhatian untuk renovasi dan perbaikannya.
“Saya berharap Dirjen Kelautan agar tahun 2024 dapat mengalokasi anggaran ke pelabuhan Malahayati ini, agar Rakyat Aceh bisa mendapatkan keadilan dari Dirjen Kalautan,” kata Irmawan.
Sementara, pada Selasa, 4 Juli 2023, Irmawan juga mendorong Dirjen Bina Marga untuk memasukkan ruas Jalan Keumala-Jantho menjadi prioritas. Alasannya, ruas jalan tersebut sudah pernah dianggarkan pada 2019. Bahkan sudah ada pemenang tender, namun batal dilaksanakan karena ada refocussing.
Sebelumnya, Ketua DPW PKB Aceh ini juga mendorong Kementerian PUPR melalui Cipta Karya untuk memprioritaskan anggaran pembangunan Simpang Ulee Kareng Banda Aceh dan penambahan anggaran untuk infrastruktur di Aceh.[]
Editor: Izal Syafrizal
