BANDA ACEH | ACEH INFO – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, sebanyak 3.742.037 orang.
Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 45 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kemudian juga dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Nasional dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2024.
Untui itu, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta KIP dan Bawaslu Aceh memastikan tidak ada NIK pemilih ganda maupun pemilih siluman dalam Pemilu 2024 yang berpotensi merusak pesta demokrasi.
Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil adalah tanggungjawab dan harapan semua elemen. Baik penyelenggara, peserta pemilu, maupun masyarakat umum selaku pemilih.
“Hal ini kami anggap sangat penting dikarenakan hasil investigasi yang dilakukan oleh Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Aceh dengan salah satu temuannya adalah masih ditemukan adanya data pemilih ganda,” sebut anggota Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Hafrijal, melalui keterangan tertulisnya yang diterima acehinfo.id, Senin, 10 Juli 2023.
Ia menjelaskan, dimana ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) salah satu pemilih yang memberikan keterangan dalam investigasi tersebut tercatat atas nama orang lain. Hal ini diketahui ketika yang bersangkutan melakukan pengecekan NIK-nya di laman (infopemilu.kpu.go.id).
Kemudian, masih banyak terjadi pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam proses pencalonan DPD dan syarat verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.
Sehingga, perlu kita ketahui bersama masih ada masyarakat Aceh yang memiliki hak pilih, tetapi tidak memiliki akses untuk melakukan pengecekan NIK karena keterbatasan dan belum melek terhadap teknologi. Dan, tidak menutup kemungkinan permalahan tersebut masih kerap terjadi, sehingga ruang kelemahan ini kiranya dapat diatasi oleh KIP Aceh.
Oleh karena itu, NIK atau Nomor Induk Kependudukan bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk. Jadi, bagaimana mungkin, satu Nomor Induk Kependudukan terdaftar atas lebih dari satu orang.
Lanjutnya, jadi untuk menjawab permasalahan tersebut dikemudian hari penting kiranya bagi KIP dan Bawaslu membuka nomor pengaduan yang mudah untuk diakses langsung oleh pemilih atau pelapor, selain pengaduan yang telah tersedia selama ini berupa link pelaporan.
“Kami berharap persoalan dan temuan di atas sudah diperbaiki dan dibereskan oleh KIP Aceh sebelum rapat pleno penetapan DPT dilangsungkan pada 27 Juni kemarin,” katanya.
Menurutnya, hal ini juga menjadi ukuran integritas penyelenggara pemilu, kalau daftar pemilih di bawa ke arah cawe cawe, maka dapat berimplikasi besar atas kualitas pemilu nantinya. Jadi, KIP Aceh harus memberi jaminan DPT Aceh yang berjumlah 3.742.037 orang adalah data yang valid, tidak ada NIK pemilih ganda maupun pemilih siluman.
“Karena hanya dengan begitu, asas dalam demokrasi berupa pelaksanaan one man one vote dalam pemilihan umum terlaksana dengan tepat dan tidak diwarnai oleh praktek-praktek kecurangan berupa DPT ganda maupun KTP ganda yang justru mencederai demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.[]
