BANDA ACEH| ACEH INFO – Presiden Joko Widodo dengan resmi mengeluarkan kebijakan tentang pembubaran dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bermasalah, salah satunya adalah PT Kertas Kraft Aceh.
Sebagaimana diketahui, sebelum menjadi orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi pernah berkarier di perusahaan tersebut dan PT Kertas Kraft Aceh pernah menjadi denyut ekonomi Provinsi Aceh.
Pembubaran PT Kertas Kraft Aceh tertuang dalam PP Nomor 17 tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 3 April 2023. Sebelumnya Presiden Joko Widodo bercerita pernah bekerja di Aceh sebagai salah satu karyawan di perusahaan PT Kertas Kraft Aceh (Persero).
Pada tahun 1989, pembangunan Pabrik PT KKA mulai dilakukan, pabrik itu berdiri di atas lahan seluas 219 ha, dengan nilai investasi nyaris mencapai US$ 500 juta atau setara Rp 7,46 triliun dan berlokasi di kabupaten Aceh Utara.
Pabrik tersebut mulai beroperasi tahun 1989 dan memulai produksi komersial pada tahun 1990. Namun sayangnya pada akhir 2007, pabrik tersebut resmi berhenti beroperasi dikarenakan berbagai alasan, utamanya pasokan gas yang kian tipis.
“Saya pernah (tinggal) Lhokseumawe, pernah di Bener Meriah, tahu bahwa potensi Aceh ini sangat besar,” kata Jokowi dalam pidatonya saat Peluncuran Kartu Tani Digital, di Kabupaten Aceh Utara, Jumat (10/2/2023), sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.
Dia mengatakan potensi di Aceh sangat besar mulai dari industri perdagangan, perikanan, pertanian, perkebunan yang bisa diolah. Namun sejak 2005 banyak industri besar yang tutup karena persoalan pasokan gas. Dia menyebut seperti AAF (Asean Aceh Fertilizer), PIM (PT Pupuk Iskandar Muda) dan KKA (PT Kertas Kraft Aceh).
“Seperti saya dulu bekerja di PT Kertas Kraft Aceh, saat dulu saya bekerja tahun 1985, 1986, 1987, 1988, semua ini hidup. ekonomi Aceh juga kelihatan geraknya. tapi karena gasnya habis tutup semua. pabrik gede tutup semua. kalau tutup semua artinya apa? PHK Semuanya,” katanya.
Sejak tanggal 31 Desember 2007 sampai saat ini, PT Kertas Kraft Aceh menghentikan produksinya karena tidak ada ketersediaan pasokan gas dan ratusan karyawannya di PHK oleh perusahaan itu.
Pendapatan KKA sejak 2012 hanya berasal dari optimalisasi pembangkit listrik yang saat ini dijalankan dengan skema KSO sewa pembangkit bersama PJBS.
Per 2020, posisi ekuitas KKA negatif Rp 2 triliun. Menindaklanjuti pembubaran KKA, kewajiban karyawan termasuk pesangon akan dibayarkan melalui mekanisme dana talangan oleh PPA.
