JAKARTA | ACEH INFO – Kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Australia melalui Program KOMPAK melahirkan berbagai inovasi yang membantu Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan. Bekerja di tujuh provinsi di Indonesia, KOMPAK bersama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan pemerintah desa memetakan masalah yang dihadapi, melahirkan inovasi dan mengujicobanya untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka.
Selama tujuh tahun, mulai 2015 hingga 2022, KOMPAK fokus pada perbaikan akses dan kualitas layanan dasar, peningkatan tata kelola kecamatan dan desa, serta perluasan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia.
Pada perbaikan akses dan kualitas layanan dasar, KOMPAK menyediakan instrumen dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah agar dapat menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang fokus pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta menganalisa efektifitas anggaran dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Upaya KOMPAK telah berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di 24 kabupaten wilayah kerja KOMPAK secara rata-rata dari 17,27% (2015) menjadi 15,13% (2021). Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 64,44 (2015) menjadi 67,55 (2021).
“Hasil program KOMPAK ini selaras dengan strategi percepatan kemiskinan ekstrem nol persen yang merupakan respons pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Hasil dan praktik baik yang dilakukan program KOMPAK dapat menjadi masukan dan inspirasi untuk mempertajam strategi ini,” terang Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam sambutannya pada pembukaan Forum Inspirasi Nasional, Rabu, 30 Maret 2022.
Berkaitan dengan tata kelola kecamatan dan desa, KOMPAK memperkuat kapasitas kecamatan untuk mendampingi desa, serta membangun sistem data desa yang handal dan dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi masyarakat miskin dan rentan memperoleh akses layanan dasar secara lebih baik.
Dari 491 desa di lokasi dampingan KOMPAK, sebanyak 93% sudah memiliki Sistem Informasi Desa yang digunakan untuk perencanaan dan penganggaran.
Pada masa pandemi COVID-19, ketersediaan data di desa merupakan faktor kunci untuk menyalurkan bantuan-bantuan seperti BLT-DD kepada masyarakat yang paling membutuhkannya.
Sementara dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan usaha mikro dan kecil (UMK) dicapai melalui inovasi model Keperantaraan Pasar yang digagas kolaborasi ini.
Setidaknya 1.700 perempuan dan banyak kelompok rentan yang tergabung dalam UMK, merasakan dampak positif ini. Salah satunya adalah di Aceh Barat, dimana pendapatan pengrajin eceng gondok meningkat 10 kali lipat dari Rp15 juta (2018) menjadi Rp143 juta (2020).
“Dari perjalanan program KOMPAK selama tujuh tahun ini, kami melihat KOMPAK berperan strategis dalam mendukung pemerintah pusat dan daerah, melalui berbagai upaya. KOMPAK berperan sebagai katalisator yang menjembatani pemerintah pusat dan daerah untuk membantu menerjemahkan kebijakan menjadi aksi. KOMPAK mendukung pemerintah untuk membangun tata kelola yang sinergis antara pusat dan daerah terutama dalam mengelola perencanaan dan penganggaran berbasis bukti,” jelas Menteri Suharso.
Selain itu, Suharso juga mengangkat peran Pemerintah Australia melalui KOMPAK yang membantu Pemerintah Indonesia baik di pusat dan daerah untuk mengeksplorasi cara-cara baru dan inovatif sebagai upaya mencapai perbaikan pelayanan publik.
“Kami senang bisa membantu Pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan serta peluang ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia. Saya senang pekerjaan yang telah kita lakukan bersama melalui program KOMPAK bisa terus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, dan saya juga berharap dapat terus bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan,” ungkap Penny Williams PSM, Duta Besar Australia untuk Indonesia.
Praktik-praktik baik inovasi-inovasi di bidang perbaikan layanan dasar ini mendapat apresiasi secara khusus dari Mohamad Lakotani, S.H., M.Si, Wakil Gubernur Papua Barat.
Mohamad Lakotani mengatakan inovasi yang dilakukan KOMPAK di Tanah Papua mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Inovasi perbaikan layanan dasar sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua Barat, termasuk dukungan KOMPAK untuk program PROSPPEK dan pemanfaatan data berbasis kampung melalui SAIK+,” ungkap Mohamad Lakotani.
Forum Inspirasi Nasional (FIN) KOMPAK bertema “Kolaborasi untuk Indonesia” merupakan puncak dari rangkaian acara berbagi pengetahuan dan praktik baik di tingkat provinsi, yang dilakukan sejak September 2021 hingga Maret 2022. Menyusul Forum Inspirasi Daerah (FID) di 7 provinsi dampingan KOMPAK yaitu Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat, FIN dilaksanakan untuk membagikan pengetahuan dan pembelajaran KOMPAK, mempromosikan upaya replikasi di luar lokasi KOMPAK dan memfasilitasi penyusunan kebijakan di tingkat nasional.
KOMPAK adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target pengurangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
KOMPAK dimulai pada Januari 2015 dan akan berakhir pada 30 Juni 2022.
KOMPAK bermitra dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan serta di tingkat pemerintahan lainnya untuk menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam menyediakan layanan dasar dan meningkatkan penghidupan bagi masyarakat Indonesia.
Menjangkau tujuh provinsi, KOMPAK mengidentifikasi kendala, menguji coba pendekatan inovatif, menyediakan dukungan teknis, penelitian dan analisa kepada pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan dan program terkait dan mencapai hasil yang berkelanjutan.[]
