BANDA ACEH | ACEH INFO – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta kepada Polda Aceh untuk menuntaskan kasus pembangunan pengendali banjir di Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen.
Dinas Pengairan Aceh pada tahun 2022, membangun saluran insfrastruktur pengedalian banjir di Krueng Buloh Aceh Utara dan Krueng Nalan di Kabupaten Biereun.
Untuk pembangunan Krueng Buloh nilai kontraknya sebesar Rp 7.680.140.464. kemudian terjadi perubahan kontrak menjadi Rp 8.448.154.000, yang dikerjakan oleh perusahaan CV Asfar Raya.
Kemudian pembangunan pengendalian banjir Krung Nalan Kabupaten Biereun dengan nilai kontrak Rp 6.462.379.000 yang dikerjakan oleh PT Traya Anggun Permai.
“Berdasarkan monitoring kami atas penelusuran dua pembangunan tersebut, keduanya dikerjakan oleh orang yang sama dan beda perusahaannya saja. Saat ini, pembagunan pengendalian banjir tersebut dalam penyelidikan Polda Aceh,” sebut Koordinator MaTA, Alfian, kepada acehinfo.id, Selasa, 26 September 2023.
Kata Alfian, kasus ini sudah masuk lidik selama 8 bulan, pembagunan tersebut potensi terjadi tidak sesuai spek atas pembangunan dan kuat dugaan terjadi korupsi.
Selain itu, pihak Polda Aceh juga sudah pernah mengandeng ahli kontruksi/fisik ke lapangan dan banyak permasalahan yang ditemukan pada saat itu. Dan, saat ini Polda sudah memintak ke BPKP Aceh untuk melakukan audit kerugian atas pembangunan yang di maksud.
Oleh karena itu, MaTA meminta Polda Aceh untuk mengusut tuntas kasus pembangunan tersebut secara konsisten sehingga ada kepastian hukum. Karena bukan potensi korupsi saja akan tetapi dampak kerugian secara sosial bagi warga sangat besar apabila kontruksi yang dibangun tidak sesuai secara spek.
Lanjutnya, warga merasa lega dan bebas atas ancaman banjir ketika kedua lokasi tersebut dibangun oleh pemerintah. Akan tetapi ketika pelaksanaan terjadi pembangunan yang tidak kokoh maka menjadi kecewa karena tidak sesuai tujuan awal perencanaan untuk pengendalian banjir.
“Jika dibangun hanya untuk kepentingan “tertentu” dan warga hanya dijadikan sebagai objek atas pembagunan tersebut maka kejahatan telah terjadi di sana,” tegas Alfian.
Dalam hal ini, MaTA meminta secara tegas kepada BPKP untuk mempercepat hasil audit sehingga pengusutan atas pembagunan tersebut dapat berjalan sesuai harapan publik.
Penelusuran MaTA, sambung Alfian, Polda Aceh sudah tiga bulan meminta audit kerugian ke BPKP dan bagaimana perkembangannya. transparansi dan akuntabilitas atas penanganan kasus ini menjadi penting, sehingga ada kepastian hukum dan siapapun yang diduga terlibat atau menerima hasil korupsi atas kejahatan yang telah dilakukan, maka negara harus memberi efek jera.
“MaTA kosisten mengawal pengusutan kasus ini dan kita tidak mau penegakan hukum atas kasus korupsi di “cawe cawe” tanpa ada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi warga penerima mafaat atas pembangunan tersebut,” pungkasnya.[]
