BANDA ACEH | ACEH INFO – Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh menganggap pengadaan kendaraan dinas pada Dinas Pendidikan Aceh dengan total anggaran mencapai Rp18 miliar lebih belum urgen. Kegiatan pengadaan mobil dinas itu bahkan dinilai sebagai bentuk pemborosan uang rakyat di tengah masa pandemi.
“Kita mempertanyakan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang mengalokasikan anggaran belasan miliar dalam APBA 2022 untuk pengadaan kendaraan dinas para pejabat. Dimana letak urgensinya? Padahal kita tahu saat ini kualitas pendidikan Aceh masih terpuruk berada di peringkat 20-an secara nasional,” kata Koordinator MPO Aceh, Syakya Meirizal, Sabtu, 12 Februari 2022.
Menurutnya, seharusnya fokus Dinas Pendidikan Aceh saat ini lebih diarahkan pada kegiatan yang berkorelasi langsung dengan upaya akselerasi peningkatan kualitas pendidikan. “Bukan justru berlomba-lomba membeli berbagai fasilitas mewah untuk para pejabatnya,” lanjut Syakya.
Baca: Disdik Aceh Beli 21 Unit Mobil Dinas Baru, Anggaran Capai Rp18 Miliar Lebih
“Ingat, Dinas Pendidikan Aceh itu bukanlah perusahaan travel yang butuh puluhan armada untuk kepentingan pengembangan bisnis mereka,” kata Syakya lagi.
Dia menyebutkan Dinas Pendidikan seharusnya melayani para guru dan siswa, bukan para penumpang antar kota.
Syakya bahkan menganjurkan agar Dinas Pendidikan Aceh untuk menyewa kendaraan operasional jika mobil dinas ada dirasa masih kurang. Menurutnya pembelian mobil dinas baru akan membebankan rakyat untuk biaya perawatan, onderdil, BBM dan sebagainya. Padahal, menurutnya, itu semua diduga sebagai modus untuk mengeruk uang rakyat yang selama ini dilakukan oleh para pejabat yang dapat fasilitas mobil dinas.
“Karena itu kita meminta Kadis Pendidikan Aceh untuk membatalkan pengadaan puluhan unit kendaraan dinas tersebut. Alihkan saja anggarannya untuk membayar gaji atau insentif para guru honor dan kontrak. Atau program lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan Aceh. Jangan karena memiliki pagu anggaran yang fantantis, Dinas Pendidikan Aceh bisa seenaknya menghambur-hamburkan uang rakyat untuk fasilitas mewah para pejabat. Sementara untuk gaji guru honor hanya dibayar tujuh bulan dan sering terlambat,” pungkas Syakya.[]
