BANDA ACEH | ACEH INFO – DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Aceh telah membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk gubernur/ wakil gubernur dan walikota/ wakil wali kota serta bupati/wakil bupati se Aceh. Selasa, 30 April 2024.
Pendafataran untuk kabupaten/kota dilakukan secara bertahap, Selasa, 30 April 2024.
DPD Gerindra Aceh membuka pendaftaran untuk calon bupati/ wakil bupati Kabupaten Aceh Utara di Kantor DPD Gerindra Aceh, Banda Aceh.
Salah satu kader Gerindra asal Aceh Utara, Khaidir Abdurrahman, resmi mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Aceh Utara dari Partai Gerindra.
Proses pendaftaran tersebut diwakili oleh tim dan kerabat karena Khaidir masih berada di Jakarta. Kedatangan mereka disambut oleh Tim Penjaringan DPD Gerindra Aceh yang diketuai oleh Nasrul Sufi.
Pemaparan visi dan misi diwakili oleh Mahadi Bahtera selaku tim Khaidir Abdurrahman.
“Khaidir lahir dan dari proses perjuangan yang panjang, tidak langsung besar. Kami menilai Khaidir Abdurrahman layak didukung untuk maju sebagai calon Bupati Aceh Utara karena punya rekam jejak bagus dalam membangun Aceh Utara,” papar Mahadi
Khaidir Abdurrahman mengawali karir politik sebagai anggota DPRD Aceh Utara periode 2009-2014 dari Partai Aceh.
Kemudian, Khaidir terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk periode 2014-2019.
Kandidat Doktor Universitas Brawijaya itu dipercaya sebagai Direktur Kelembagaan PT ASABRI, BUMN yang menangani asuransi TNI/Polri sejak Januari 2022.
Pria kelahiran 1 Mei 1971 di Matang Panyang, Baktiya Barat, Aceh Utara itu juga dipercaya sebagai Ketua Umum OISCA, organisasi Nirlaba asal Jepang yang berkiprah dalam aktivitas sosial kemasyarakatan di Indonesia. Ia membuka pelatihan bahasa Jepang untuk para siswa sebelum diberangkat ke Jepang di Sukabumi, Jawa Barat
Dilansir dari laman Wikipedia, selama lima tahun bertugas sebagai anggota DPRK Aceh Utara, Khaidir Abdurrahman meninggalkan jejak berupa sejumlah prestasi yang signifikan bagi wilayah Aceh Utara.
Salah satu prestasi monumentalnya termasuk penganggaran untuk pembangunan kantor Bupati Aceh Utara di Landing, serta kantor DPRK, dan pemindahan ibukota dari Lhokseumawe ke Lhoksukon. Ini merupakan perjuangan substansif yang dilakukannya sebagai bagian dari Panitia Anggaran.
Khaidir juga terlibat dalam Tim Penyelamatan Aset Kapal Marisa, meskipun rekomendasi untuk menjual kapal tersebut tidak terlaksana hingga akhir masa jabatannya. Selain itu, dirinya juga terlibat dalam penyelamatan aset daerah di berbagai kecamatan, termasuk pembayaran paket jalan multi tahun yang sempat terhenti dan menimbulkan protes warga.
Khaidir turun tangan secara langsung untuk menenangkan warga yang melakukan aksi protes. Ia juga mengalokasikan dana aspirasinya untuk membangun jembatan permanen di wilayah timur Aceh Utara, yang sebelumnya telah menyebabkan banyak korban jiwa.
Selain itu, saat PT Arun dialihfungsikan menjadi PT Perta Arun Gas, Khaidir menandatangani kesepakatan yang meminta kontribusi perusahaan untuk pembangunan daerah, bukan hanya dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR), tetapi juga untuk memastikan adanya pembagian hasil yang jelas bagi daerah.
Hal Ini juga termasuk upaya untuk memberikan peluang kerja kepada tenaga kerja lokal.[]
Editor: Izal Syafrizal
