BANDA ACEH | ACEH INFO – Pembiayaan perbankan di Aceh ke sektor ekonomi produktif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya naik dari 26,14 persen pada Desember 2022 menjadi 28,21 persen di akhir Desember 2023. Sementara pembiayaan terhadap non-UMKM turun dari 73,86 persen menjadi 71,79 persen pada periode yang sama.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Robby Satya Andhika pada acara Media Gathering Kinerja Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Aceh tahun 2023 dan Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah, Kamis, 29 Februari 2024 di Kantor OJK Banda Aceh.

“Meskipun penyaluran pembiayaan pada sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya termasuk multiguna masih mendominasi sebesar 57,89 persen atau tumbuh 7,72 persen yoy, namun porsi tersebut menurun dari Desember 2022 sebesar 60,55 persen,” jelas Robby.

Baca Juga: Aset 14 BPRS di Aceh Tembus Rp1,01 Triliun Dua Belum Penuhi Modal Inti

Di sisi lain kata Robby, rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) bank umum di Aceh hanya 1,57 persen atau lebih baik dari rasio NPF bank umum nasional sebesar 2,19 persen. Rasio risiko atas kredit (Loan at Risk/LaR) juga turun dari 6,40 persen menjadi 5,40 persen.

Pembiayaan kepada sektor modal kerja dan konsumtif juga menurun, namun terdapat peningkatan porsi pembiayaan investasi,  di mana porsi pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan untuk modal kerja Desember 2023 sebesar 17,65 persen (Desember 2022: 19,88 persen) dan porsi pembiayaan konsumtif sebesar 67,74 persen (Desember 2022: 69,52 persen), serta porsi pembiayaan investasi naik menjadi 14,61 persen (Desember 2022: 10,60 persen).

Selanjutnya, pembiayaan di sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 10,45 persen dengan porsi 14,49 persen, diikuti dengan  pembiayaan sektor kepemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 5,45 persen yoy dengan porsi sebesar 7,41 persen (Desember 2022: 7,92 persen).

Baca Juga: OJK Optimis Tren Positif Kinerja Sektor Keuangan Berlanjut

Pertumbuhan signifikan terjadi pada sektor pertanian perburuan dan kehutanan sebesar 47,69 persen yoy dengan porsi 6,02 persen (Desember 2022: 4,59 persen), diikuti dengan sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 30,4 persen dengan porsi sebesar 3,37 persen (Desember 2022: 2,92 persen), serta untuk pemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh sebesar 225,70 persen yoy dengan porsi sebesar 2,13 persen (Desember 2022: 0,74 persen).

Pembiayaan berdasarkan lokasi proyek per Desember 2023 tercatat sebesar Rp49,90 triliun, sehingga terdapat selisih pembiayaan antara lokasi bank terhadap lokasi proyek sebesar Rp11,33 triliun yang sebagian besar tersebar pada sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian perburuan dan kehutanan, real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan serta pemilikan kendaraan bermotor.

“Namun demikian, selisih tersebut turun sebesar 24,77 persen dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp15,06 triliun dengan total pembiayaan berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp49,29 triliun,” papar Robby.

Baca Juga: OJK Launching Roadmap Penguatan Perusahaan Modal Ventura

Masih menurut Robby, kinerja intermediasi bank umum di Aceh terus tumbuh, di mana pada Desember 2023 pembiayaan tumbuh 12,66 persen yoy menjadi Rp38,57 triliun dan tumbuh 1,05 persen dari November 2023 sebesar Rp38,17 triliun.

Financing to Deposit Ratio (FDR) bank umum di Aceh pada Desember 2023 tercatat 91,99 persen atau lebih tinggi dari FDR bank umum nasional sebesar 83,83 persen yang diikuti dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,78 persen yoy dari Rp39,64 triliun menjadi Rp41,93 triliun.

Rentabilitas bank umum pada Desember 2023 terjaga positif tercermin dari rasio ROA sebesar 2,78 persen dari Desember 2022 sebesar 2,45 persen dengan kondisi likuiditas yang kuat tercermin dari rasio Current Account to Saving Account yang tinggi sebesar 73,20 persen turut (Desember 2023: 76,35 persen) mempengaruhi efisiensi pada bank umum di Aceh.

Baca Juga: OJK Dorong Perbankan Kembangkan Kredit Sektor Pertanian

Untuk memperkuat penerapan tata kelola dan pengaturan produk digital pada Bank Umum, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta POJK Nomor 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, dimana diatur terkait  two factor authentication untuk verifikasi transaksi keuangan dan mewajibkan bank memberikan edukasi kepada nasabah untuk menerapkan faktor autentikasi yang memadai.

“Penyempurnaan POJK Layanan Digital ini telah mengacu dan diselaraskan pada berbagai perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh bank secara cepat, aman, dan efisien, mendorong bank untuk meningkatkan layanan berbasis digital kepada nasabah,” pungkas Robby.[]