BANDA ACEH | ACEH INFO – Pasca sukses menggelar pertemuan bisnis kolaboratif yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kamis, 11 Januari 2024 di Hotel Kyriad Banda Aceh,
Sejumlah langkah inisiatif diambil untuk menjadikan Sabang sebagai Pusat Dukungan Offshore yang berkelanjutan untuk industri hulu minyak dan gas di Aceh.
Pertemuan kolaboratif yang dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Marthunis, tersebut dihadiri Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) diwakili oleh Deputi Operasi BPMA, Edy Kurniawan, beserta sejumlah instansi pemerintah terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mawardi, menyatakan bahwa, Pemerintah Aceh mendukung secara penuh optimalisasi Sabang Free Trade Zone (FTZ) untuk menjadikan Pelabuhan Sabang sebagai pusat dukungan yang unggul dalam mendukung perusahaan Migas di Aceh, serta mendorong pemangku kepentingan untuk mewujudkan optimalisasi kawasan Sabang sebagai pusat offshore di Aceh.
Ia menambahkan, bahwa yang namanya Industri Offshore (lepas pantai) sudah pasti sangat membutuhkan shorebase (fasilitas darat untuk mendukung kegiatan lepas pantai), yang berfungsi sebagai terminal untuk konektivitas sebagai aktivitas dan produksi.
Shorebase ini mutlak harus memiliki pelabuhan laut sesuai standar kargo internasional. Dalam hal ini, keberadaan Sabang sebagai kawasan strategis yang berperan menghubungkan seluruh aktivitas di wilayah Offshore Aceh sangat memenuhi syarat.
Apalagi mengingat ada rencana besar Indonesia untuk mengeksplorasi sumber Migas yang di kawasan lepas pantai Aceh. Karena itu, membahas kesiapan Sabang sebagai pusat konektivitas Migas Aceh tentu harus kita persiapkan sejak dini.
Pada kesempatan yang sama, Marthunis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada pertemuan kolaboratif dan menekankan pentingnya kegiatan ini.
“Kami percaya bahwa melalui pertemuan kolaboratif ini, kita dapat merumuskan langkah strategis untuk mendorong perkembangan Kawasan Sabang sebagai pusat dukungan Offshore yang efektif dan berkelanjutan untuk industri hulu migas di Aceh. Kolaborasi antar sektor menjadi kunci dalam mewujudkan misi ini,” ungkapnya.
Pertemuan kolaboratif bersama Pemerintah Aceh, BPKS, para operator pelabuhan dan perusahaan minyak dan gas tersebut berhasil mengidentifikasi peluang dan tantangan menjadikan pelabuhan Sabang sebagai pusat logistik untuk industri hulu Migas di Aceh.
Sementara itu, Deputi Operasi BPMA, Edy Kurniawan, dengan tegas menyampaikan bahwa Sabang Free Trade Zone (FTZ) sangatlah sesuai untuk dijadikan shorebase dalam mendukung industri migas yang berkelanjutan di Aceh.
Pelabuhan yang terdapat di Sabang FTZ pada dasarnya telah memenuhi persyaratan minimum untuk menjadi Shorebase. Keberadaan SKK Migas dalam acara ini memberikan nilai tambah yang signifikan, mengingat SKK Migas merupakan regulator utama di sektor hulu migas di Indonesia.
Senior Analyst Logistics, Kristyo Mario, menyatakan bahwa SKK Migas secara prinsip sangat mendukung inisiatif BPKS untuk mengubah Sabang FTZ menjadi Offshore Supply Hub bagi perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas yang beroperasi di wilayah batas Aceh.
Namun demikian, usaha ini perlu benar-benar memperhatikan aspek keekonomian dan teknis secara cermat.
Selain itu, partisipasi perusahaan internasional, seperti Royal Peterson and Control Union Group dari Belanda dan TAKADA Asset Management Inc dari Texas, Amerika Serikat akan terlibat memberikan kontribusi berharga dalam penyusunan strategi pengembangan Sabang sebagai pusat dukungan dan pangkalan suplai offshore.
Perwakilan Royal Peterson and Control Union Group, Kees Wouters, menyampaikan, berdasarkan pengalaman selama ini dalam mengelola pelabuhan secara berkelanjutan, efisien dan dengan dampak lingkungan yang minimal. Sebagaimana yang telah kami terapkan di Belanda dan beberapa negara lainnya, pelabuhan Sabang memiliki potensi untuk dioptimalisasi sebagai Offshore Supply Base Industri hulu Migas di Aceh.
CEO TAKADA Asset Management Inc, Oscar Mendoza, menambahkan bahwa pihaknya akan membantu BPKS membangun fasilitas Oil Supply Base yang modern dan efisien. Fasilitas ini akan tersedia untuk semua pihak yang terlibat dalam layanan minyak dan gas.
Menurutnya, selain sudah tersedianya fasilitas dan sarana pendukung pelabuhan, Pelabuhan Sabang FTZ juga memiliki potensi untuk menjadi pusat perdagangan Minyak dan Gas yang penting di Aceh, bahkan antar negara.
Oleh karenanya, Sabang FTZ perlu segera fokus dan mengkrucutkan apa yang akan dilakukan Pemerintah untuk sabang apakah akan fokus pada oil and gas atau pada bidang lainnya .
Bukan hanya itu, kehadiran perwakilan perusahaan nasional seperti PT Java Energy Semesta, PT Samudera Pelabuhan Indonesia, dan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi Aceh, Bank Indonesia, Bank Syari’ah Indonesia, dan para akademisi turut menambah keragaman perspektif dalam menjalankan langkah inisiatif ini.
Dengan dukungan penuh pemangku kepentingan, inisiatif ini akan mengoptimalkan pelabuhan CT1 dan CT3 di Kawasan Sabang sebagai Pusat Dukungan dan Pangkalan Suplai Offshore untuk industri migas di Aceh.
“Tujuannya adalah agar Aceh dapat berkontribusi dalam mencapai target produksi nasional 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada tahun 2030 dan menjadikan Aceh kembali lumbung Migas paling strategis di Indonesia,” tandasnya.
Dalam acara ini, turut dihadiri perwakilan dari Harbour Energy dan Mubadala, yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Aceh. Kehadiran K3S tercatat baik secara daring maupun luring dalam pertemuan ini.[]
Editor: Izal Syafrizal
