BANDA ACEH | ACEH INFO – Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh, Mohd Tanwier, menyerahkan surat keputusan (SK) Amanggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banda Aceh periode tahun 2023- 2028, Kamis, 3 Agustus 2023.

Sembilan pengurus BPSK yang menerima SK itu terdiri dari tiga orang dari unsur pemerintahan yakni Nata Kurniawan Lubis, Zahrul dan Thabrani. Unsur pelaku usaha yaitu Iqbal, Muhammad Irfan dan Iswadi dan unsur konsumen yaitu Fahmiwati, Muhammad Iqbal Fajri dan Munawar.

Pengurus baru ini merupakan hasil seleksi perekrutan anggota pada awal tahun 2023, yang sesuai dengan Permendagri Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kadisperindag Aceh, Mohd Tanwier, menyampaikan, bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Penyerahan SK anggota BPSK Kota Banda Aceh merupakan amanah Undang- Undang Nomor: 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase dengan tujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan konsumen dan hak- hak konsumen.

“Kami berharap saudara-saudara sekalian dapat bekerja dan menjalakan aturan penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan aturan yang berlaku dan mampu menghasilkan putusan yang seimbang sesuai dengan semangat BPSK yang berkeadilan,” ujarnya.

Ia menekankan, yang paling utama adalah menjaga dan menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan pembina BPSK yang ada di Disperindag Aceh. Karena BPSK yang berada di semua kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh dikendalikan oleh Dinas Perindag Aceh.

Selanjutnya, menjaga kekompakkan diantara anggota BPSK saling bersinergi dan menghargai setiap putusan yang disepakati.

“Semoga apa yang dihasilkan oleh BPSK bermanfaat untuk daerah Kota Banda Aceh sebagai perwujudan perlindungan konsumen yang menyeluruh,” pungkasnya.[]