JAKARTA|ACEHINFO-Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menilai pemerintah kalah dengan korporasi minyak goreng dan tak mampu memaksa perusahaan-perusahaan itu menurunkan harga minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Oligarki sawit disebutnya menang telak.
“Ini namanya oligarki sawit menang tiga kali berturut-turut alias hattrick. Pertama, menang karena harga CPO (crude palm oil) dunia naik. Kedua, menang karena akhirnya HET minyak murah dicabut pemerintah. Ketiga, menang karena pengumuman para mafia minyak goreng batal dan hilang ditelan bumi,” kata La Nyalla, dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (4/4).
Menurut La Nyalla, BLT sekadar jalan pintas dari pemerintah karena tidak mampu memaksa perusahaan kelapa sawit menurunkan harga minyak sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Ia pun menegaskan bahwa BLT tidak bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat terkait minyak goreng secara menyeluruh, terlebih saat ini ekonomi negara masih dalam pemulihan pandemi COVID-19.
“Padahal sudah berulang kali saya sampaikan. Negara ini tidak akan mampu melakukan intercept atas semua kesulitan rakyat. Karena kemampuan negara sangat terbatas dengan sistem ekonomi seperti hari ini. Di mana semua kekayaan alam dikelola swasta dengan pola royalti,” sebutnya.
La Nyalla menyebut kenaikan harga CPO meningkatkan pungutan dana ekspor yang diterima Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Jumlahnya pun mencapai Rp 69 triliun pada tahun 2021.
“Tapi jangan salah, dana di BPDPKS itu 90 persen kembali ke perusahaan kelapa sawit. Untuk peremajaan sawit dan untuk pengembangan proyek B-30. Kalau lihat dari alokasi, ada sisa sekitar Rp 10 triliun. Itu mungkin yang digunakan untuk BLT, yang totalnya sekitar Rp 7 triliun,” tukas La Nyalla.
Presiden Jokowi menyebut akan memberikan BLT minyak goreng kepada sebanyak 20,5 juta keluarga. Besaran insentif tersebut adalah Rp 100 ribu per bulan. BLT bakal diberikan selama tiga bulan dari April hingga Juni dengan pembayaran di muka sekaligus sebesar Rp 300 ribu.
“Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni yang akan dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp 300.000,” kata Jokowi, Jumat pekan lalu.[]
