BANDA ACEH | ACEH INFO – Beberapa nama kandidat Pj Gubernur Aceh mulai mencuat ke permukaan. Nama-nama tersebut muncul dari kalangan sipil, pasca keluarnya putusan MK terkait jabatan Pj Gubernur di Indonesia, yang disebut-sebut memiliki kans kuat di lingkaran istana. Siapa saja mereka?
Dari informasi yang dihimpun acehinfo.id, saat ini terdapat tiga nama kuat yang bakal ditunjuk jadi Pj Gubernur Aceh pengganti Nova Iriansyah. Mereka adalah Dr dr Safrizal, Indra Iskandar dan T. Iskandar.
Safrizal merupakan pejabat Eselon I di Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dalam Negeri Kemendagri. Pria ini lahir di Aceh dan merupakan lulusan STPDN Jatinangor.
Dia mengawali karir sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai Lurah Kota Lhokseumawe pada tahun 1994. Selanjutnya pernah menjadi Camat di Kecamatan Makmur Aceh Utara tahun 1998.
Selain di Aceh Utara, Safrizal juga pernah menjabat sebagai Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2000 di Bireuen. Belakangan dia hijrah ke Jakarta dan bertugas di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dalam perjalanan karirnya, Safrizal juga diampu menjadi salah seorang wakil Kemendagri dalam Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19.
Kandidat kuat lainnya yang disebut-sebut bakal menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh adalah Indra Iskandar. Dia merupakan Sekretaris Jenderal DPR RI yang memiliki darah Pidie, tetapi lahir di Jakarta pada 14 November 1966 silam.
Indra merupakan lulusan strata satu di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta pada Jurusan Teknik Sipil tahun 1994. Dia juga menyandang gelar Magister dari Universitas Indonesia Jurusan Administrasi Negara pada tahun 2005.
Indra pertama kali menjadi PNS pada Maret 1997, dan teranyar menjabat sebagai Sekjen DPR sejak 14 Mei 2018.
Baca: Soal Gorden DPR, Ini Penjelasan Indra Iskandar
Selain itu, nama Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir T Iskandar MT juga mencuat sebagai kandidat Pj Gubernur Aceh pengganti Nova. Dia merupakan kelahiran Langsa tahun 1964.
T Iskandar pernah menjabat sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. Dia juga pernah dipercaya sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
Selain itu, T Iskandar juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.
Dari tiga nama tersebut, informasi yang diterima acehinfo.id menyebutkan, Dr dr Safrizal mendapat dukungan kuat dari pimpinan Partai Demokrat di Aceh. Dia juga disebut-sebut mendapat dukungan dari salah satu partai lokal terkuat di Aceh untuk menjabat sebagai Pj Gubernur.
Informasi yang diterima dari lingkungan kementerian, ada lagi kandidat kuat yang bakal dipercaya menjadi Pj Gubernur Aceh. Namun sumber tersebut tidak menyebutkan siapa nama kandidat yang dimaksud, hanya saja sosok yang merupakan orang Aceh tersebut diduga offside terkait aturan PPKM.
Selanjutnya nama Adli Abdullah juga sempat dimunculkan sebagai Pj Gubernur Aceh pengganti Nova Iriansyah. Adli merupakan Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Hukum Adat. Sebelumnya dia tercatat aktif sebagai dosen di Universitas Syiah Kuala (USK) sejak 1998 hingga sekarang. Adli Abdullah yang merupakan putra Aceh tersebut juga sempat tercatat sebagai orang kuat di pemerintahan Aceh di masa kepemimpinan dr Zaini Abdullah.
Selain itu, Adli juga pernah menjabat sebagai Panglima Laot dan memiliki segudang ilmu serta pengalaman di bidang Hukum Adat.
Belakangan, usulan Adli Abdullah sebagai Pj Gubernur Aceh meredup seiring latarbelakangnya yang belum memenuhi syarat seperti jabatan eselon 1 atau jabatan pimpinan tinggi madya.
Dalam UU ASN, yang dimaksud dengan ‘jabatan pimpinan tinggi madya’ meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.
Sementara ‘jabatan pimpinan tinggi pratama’ meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.
Seperti diketahui, saat ini Kemendagri masih mereview kandidat penjabat gubernur pengganti lima gubernur yang bakal berakhir masa jabatannya. Hal ini pernah disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan seperti dilansir republika, Kamis, 5 Mei 2022 lalu.
Beberapa nama telah masuk dari daerah ke Kemendagri, melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda).
“Kondisi terakhir, sebagian besar daerah sudah mengusulkan calon Pj Bupati dan Wali Kota. Saat ini, Kemendagri melalui Ditjen Otda sedang meriview satu per satu usulan tersebut, sebelum diteruskan ke Presiden,” tutur Benni.
Masa jabatan Gubernur Aceh sendiri bakal habis pada 5 Juli 2022.
Berdasarkan aturan, Pj Gubernur akan memimpin daerah selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda hingga Pilkada serentak nasional 2024.
Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[]
EDITOR: BOY NASHRUDDIN AGUS
