JAKARTA| ACEH INFO-Senator DPD RI asal Aceh, Fadhil Rahmi berang dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang dinilainya tidak berpihak kepada rakyat, menghapus program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Kebijakan itu dinilai berdampak serius pada masyarakat.

“Otsus itu dana kompensasi perang. Jadi seharusnya dialokasikan benar-benar untuk keperlukan masyarakat. Salah satunya pendidikan dan kesehatan. Itu cuma sekian persen dari Otsus. Uang makan minum serta jalan jalan dinas pejabat lebih dari itu,” kata Fadhil Rahmi, dalam keterangannya yang diterima AcehInfo, Senin (14/3).

Pria yang akrab disapa Syeh Fadhil itu bilang, penghentian pembayaran premi kesehatan (JKA) untuk 2,2 juta masyarakat mulai bulan depan atau 1 April 2022 itu, akan semakin memiskinkan rakyat Aceh dan terus membuat Aceh terjerembab sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

“Artinya, akan ada 2,2 juta masyarakat di Aceh beralih ke BPJS mandiri mulai bulan depan. Mereka harus membayar untuk berobat. Sementara di sisi lain, Aceh saat ini juga masih berstatus sebagai daerah miskin,” katanya.

Dia juga mengecam Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang memilih menyakiti hati rakyatnya di masa-masa akhir jabatannya. “Seharusnya, di akhir masa kerja saat ini, Pemerintah Aceh memberi kesan yang baik di mata masyarakat. Jangan hanya karena tak lama lagi memerintah, maka bertindak semaunya,” ujar Syech Fadhil.

Fadhil Rahmi juga mengingatkan Pemerintah Aceh masih mengelola dana Otsus yang lumayan besar dan tak dimiliki oleh daerah lainnya.

“Pemerintah Aceh jangan sampai hitung-hitungan dengan rakyat. Masak untuk pembayaran premi kesehatan tak bisa tapi untuk operasional PNS yang bengkak bisa,” sebutnya.

Dia berharap Gubernur dan Pemerintah Aceh lebih peka terhadap kondisi masyarakat Aceh yang juga terdampak secara ekonomi karena pandemi Covid-19 dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi kelompok produktif di Aceh. “Manfaatkan kekuasaan yang Anda miliki untuk kemaslahatan umat. Jangan sebaliknya,” sindirnya.[]