LANGSA | ACEH INFO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Pemerintah Aceh diminta untuk memprioritaskan tenaga honorer KS untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Permintaan tersebut disampaikan, Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin, kepada acehinfo.id, Jumat, 22 September 2023.

Menurut Nasruddin, hal itu mengingat mereka telah bekerja dilingkungan pemerintah sebagai tenaga honor mulai dari tahun 2005 sampai saat ini. Bahkan bila tidak diberikan kesempatan kepada mereka terlebih dahulu kemungkinan besar tidak bisa lagi ikut PPPK dikarenakan sudah melebihi umur.

Selain itu, pengawasan dari DPRA dan DPRK masing-masing daerah sangat penting dilakukan agar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintahnkabupaten/kota untuk rekrutmen PPPK benar-benar peduli terhadap tenaga Honor K2

“Jangan sampai baru dua atau tiga tahun menjadi tenaga honorer justru sudah di angkat sebagai tenaga PPPK. Kami menilai tidak ada aspek rasa keadilan bagi tenaga honor K2,” tegasnya.

Oleh karenanya dipandang perlu  pengawasan oleh DPR terhadap penyusunan persyaratan untuk menjadi PPPK tahun 2023 khususnya di Aceh.

“Bila perlu DPRA atau DPRK membuka posko pengaduan bagi tenaga honorer K2 dimasing-masing daerah, untuk memonitoring apakah yang direkrut oleh masing-masjng pemerintah sudah sesuai kebutuhan atau hanya untuk meloloskan saudaranya pejabat,” tegasnya.

Lanjut Nasruddin, saat inilah  DPRA maupun DPRK menunjukkan kepedulian terhadap tenaga honorer K2 maupun honorer lainnya.

Nasruddin juga meminta kepada bupati/wali kota se Aceh lebih mengedepan rasa kemanusiaan terhadap para honorer K2.

“Saat perekrutan bedasarkan data base tenaga honorer K2, sehingga ke depan tidak ada lagi honorer K2 yang masih mengabdi tanpa kejelasan nasibnya,” pungkasnya.[]