JAKARTA | ACEH INFO – Dua lembaga survei menyatakan mayoritas publik menolak isu penundaan Pemilu 2024, yang digulirkan elit politik dengan alasan akan berdampak pada ekonomi nasional. Publik berharap Jokowi mengakhiri masa jabatanya pada 2024.

Dalam survei teranyarnya, Lembaga Survei Indonesia merilis data bahwa 70,7 persen responden tidak setuju memperpanjang masa jabatan presiden.

“Apapun alasannya, sesuai konstitusi Presiden Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024, termasuk pada kelompok yang puas atas kinerja Jokowi sebagai presiden,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, saat merilis hasil survei, Kamis (3/3).

Survei LSI itu digelar dari 25 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022. Survei melibatkan 1.197 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error kurang lebih 2,89 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selain LSI, Lembaga Survei Nasional (LSN) juga mengungkapkan hasil serupa untuk isu penundaan Pemilu. menurut hasil survei LSN, 68,1 persen atau mayoritas publik tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.

“Meskipun mayoritas publik mengaku puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, tetapi mayoritas publik, 68,1 persen tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi,” kata Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan usulan penundaan pemilu 2024 yang dilontarkanya juga didasari kondisi politik tanah air yang monoton.

Menurutnya, selama ini lembaga survei seolah menggiring opini agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua calon, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Keduanya selalu memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei.

Tak puas dengan lembaga survei, Cak Imin bahkan menyebut penundaan Pemilu didasari hasil analisa Big Data dan perbincangan media sosial. []