28.9 C
Banda Aceh
spot_img

TERKINI

Tim MoU Helsinki Temui Dubes Uni Eropa Bahas Percepatan Implementasi Perjanjian Damai Aceh

JAKARTA | ACEH INFO – Tim MoU Helsinki bentukan Wali Nanggroe Aceh membahas implementasi janji damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-RI dengan Duta Besar Uni Eropa (UE) Vincent Piket, Rabu, 16 Maret 2022 lalu. Pertemuan pasca 17 tahun perdamaian tersebut juga menyorot sejumlah pasal yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Dari Aceh hadir langsung Wali Nanggroe bersama Tim MoU Helsinki. Sementara Dubes Uni Eropa didampingi oleh Laura Beke selaku Penasehat Politik Kedubes Uni Eropa,” kata Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun, Rabu, 23 Maret 2022.

Pada pertemuan yang kesekian kali dengan Dubes Uni Eropa tersebut, Wali Nanggroe menyampaikan pihaknya akan terus mengupayakan berbagai langkah agar MoU Helsinki dan UUPA dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh.

“Masih ada banyak yang belum dipenuhi oleh pemerintah,” kata Wali Nanggroe.

Selaku pihak yang terlibat langsung menengahi konflik Aceh dengan Pemerintah Indonesia, hingga lahirnya MoU Helsinki di Finlandia 2005 silam, Wali Nanggroe meminta dukungan penuh dari Uni Eropa agar kesepahaman-kesepahaman yang belum diimplementasikan dapat segera dipenuhi oleh Pemerintah.

“Termasuk terpenting dukungan dari Uni Eropa dalam upaya pembangunan lewat investasi-investasi di berbagai bidang,” kata Wali Nanggroe.

Sementara itu, Ketua Tim MoU Helsinki Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak menyampaikan perkembangan terkini implementasi MoU Helsinki dan UUPA. “Ada yang belum maksimal (implementasinya), bahkan ada yang belum terimplementasi sama sekali,” kata Abu Razak yang juga Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Tim MoU Helsinki yang juga staf khusus Wali Nanggroe, Muhammad Raviq. Ikut serta Sekretaris Tim MoU Helsinki dari Universitas Syiah Kuala Zainal Abidin dan sejumlah anggota tim lainnya.

Abu Razak menambahkan, tim yang dipimpinnya akan terus menempuh berbagai upaya untuk percepatan implementasi perjanjian damai Aceh. “Sudah 17 tahun usia perdamaian Aceh. Tahun ini harus sudah ada kemajuan,” kata Abu Razak.

Menurut Abu Razak, implementasi hasil perjanjian damai Aceh merupakan tanggung jawab semua pihak, baik dari Aceh, Pemerintah Indonesia, dan pihak-pihak yang terlibat pada proses perundingan hingga penandatanganan MoU Helsinki.[]

spot_img
Kontributor :RILIS

Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

INDEKS