ACEH UTARA | ACEH INFO – Yayasan Geutanyoe minta Pemerintah Pusat, Aceh maupun Aceh Utara untuk memberikan penampungan sementara kepada warga Myanmar etnis Rohingya yang terdampar di Aceh Utara.
Dimana, pada Selasa 15 November 2022, sekitar pukul 03.25 WIB jumlah etnis Rohingya terdampar di pantai Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Samtalira, Kabupaten Aceh Utara,
sebanyak 111 orang.
Kemudian, hari ini, Rabu, 16 November 2022, sekitar pukul 05.00 WIB, sebanyak 119 orang etnis Rohingya kembali terdampar di Kawasan Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.
Untuk, gelombang pertama yang sebelumnya ditampung sementara di Meunasah, Gampong Meunasah Lhok telah di relokasi oleh warga setempat ke Aula Kantor Kecamatan Muara Batu.
“Pengungsi gelombang susulan hari ini, belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah mengenai nasib dimana lokasi penampungan untuk mereka untuk sementara waktu akan ditempatkan,” sebut Humanitarian Coordinator Yayasan Geutanyoe, Nasruddin, melalui keterangan tertulisnya, kepada acehinfo.id.
Maka dari itu, Yayasan Geutanyoe mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan mensolusikan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya yang secara keseluruhan berjumlah 230 orang tersebut, sebagaimana amanat Perpres Nomor: 125 Tahun 2016.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang diperoleh oleh Yayasan Geutanyoe, pengungsi Rohingya sebanyak 230 orang itu terdiri dari 126 orang laki-laki dewasa, 64 orang perempuan dewasa, 49 orang anak-anak dan 1 orang balita usia 10 bulan.
“Mereka saat ini sangat membutuhkan penanganan segera, tidak hanya dari sisi kebutuhan tempat tinggal, tapi juga kebutuhan untuk konsumsi dan perawatan kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak-anak,” ujarnya.
Lanjut Nasruddin, setelah mereka terdampar sekian lama di perairan laut lepas. Atas nama kemanusiaan, tentu saja nasib pengungsi Rohingya tidak terbatas pada tanggung jawab pemerintah saja. Sebab itu, Yayasan Geutanyoe menyerukan kepada berbagai pihak untuk peduli dalam bentuk apapun yang mungkin untuk dikontribusikan.
Pada kesempatan ini, Yayasan Geutanyoe juga meminta kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) tingkat Provinsi Aceh.
Hal ini diperlukan untuk adanya kejelasan mengenai badan yang bertanggung jawab sebagai leading dalam isu penanganan pengungsi luar negeri. Bagaimanapun, posisi geografis Aceh yang berhadapan dengan Laut Andaman dan berada di perairan Selat Malaka, adalah salah satu diantara jalur perlintasan laut tersibuk di dunia.
“Tidak hanya sebagai jalur perlintasan barang, tetapi juga orang, yang termasuk diantaranya menjadi jalur perlintasan para pengungsi luar negeri, terutama para pengungsi etnis Rohingya. Karena itu, pesisir Aceh selalu akan menerima para pengungsi luar negeri yang terdampar di laut kawasan tersebut,” jelasnya.
Yayasan Geutanyoe sendiri menyatakan komitmen untuk mendukung dan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah, dalam isu kemanusiaan terkait penanganan pengungsi luar negeri di Aceh.
” Kami siap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai unsur pemerintah terkait dan berbagai pihak lainnya demi kelancaran dan maksimalnya pelayanan kemanusiaan dalam penanganan pengungsi luar negeri,” pungkasnya.[]
