BANDA ACEH | ACEH INFO – Sebanyak 12 desa dari empat kecamatan yang ada di Simeulue terendam banjir sekitar pukul 07.05 WIB, Senin, 10 Januari 2022. Lebih dari 100 rumah warga dilaporkan tergenang air.
Informasi yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBA) menyebutkan lima dari 12 desa yang terendam banjir pada Senin ini berada di Kecamatan Simeulue Tengah.
Adapun desa yang dimaksud adalah Kampung Air, Lamayang, Latitik, Sebbe, dan Desa Lakubang. Ketinggian air di lima desa tersebut sekitar 70 centimeter.
Selanjutnya, dua desa yang tergenang air karena hujan deras pagi tadi adalah Sibulu Tengah dan Amarabu di Kecamatan Simeulue Cut. Kemudian Desa Langi dan Lubuk Baik di Kecamatan Alafan, serta Desa Lala Bahagia, Desa Nasrehe, dan Desa Panton Lawe di Kecamatan Salang juga terdampak banjir.
“Dari laporan terakhir yang diterima BPBA, diinformasikan bahwa di Kecamatan Simeulue Cut, air sudah surut. Sedangkan di Kecamatan Alafan, Kecamatan Salang, dan Kecamatan Simeulue Tengah, air masih tergenang,” kata Kepala Pelaksana BPBA, Ilyas.
Sebelumnya, banjir juga melanda sejumlah desa di Aceh Jaya. Ketiga desa tersebut berada di tiga desa, yaitu Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Krueng Sabee, dan Kecamatan Setia Bakti.
“Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi sejak pukul 00.00 WIB dinihari tadi yang terjadi di wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya mengakibatkan banjir dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 70 centimeter,” tulis Ilyas.
Tahun 2022 menjadi mimpi buruk bagi warga Aceh. Curah hujan tinggi yang diperburuk dengan kerusakan lingkungan mengakibatkan sejumlah daerah di Aceh diliput banjir. Pada awal Januari 2022, ribuan warga Aceh Utara dan Aceh Timur bahkan terpaksa mengungsi lantaran banjir besar melanda kawasan tersebut.
Selain itu, banjir juga dilaporkan terdeteksi di Lhokseumawe, Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan juga Aceh Tenggara.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Ahmad Shalihin dalam rilis yang dikirim kepada awak media, Senin, 3 Januari 2022 lalu, turut meminta adanya penanganan jangka panjang serta penyusunan master plan pengelolaan banjir Aceh secara terpadu. Menurutnya hal tersebut penting agar penanganan banjir di Aceh dapat dilakukan secara konferehensif dari hulu ke hilir.
Dalam beberapa kesempatan, Walhi Aceh juga kerap menyebut bahwa banjir dan longsor yang terjadi saat ini disebabkan oleh tingginya perambahan hutan di daerah tersebut.
“Bencana hidrologi yang terjadi setiap tahun, baik itu banjir dan tanah longsor sebagai bukti kerusakan hutan semakin parah terjadi di Aceh. Baik itu karena alih fungsi hutan, illegal logging, perambahan serta pertambangan liar. Serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan,” sebut Shalihin.
Menurutnya, bencana hidrologi yang terjadi di Aceh tidak bisa ditangani hanya oleh satu konstitusi, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Tetapi harus terintegrasi dan dilakukan secara bersama-sama, karena persoalan yang dihadapi saat ini cukup kompleks.
Melakukan revisi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menjadi solusi jangka panjang agar bencana hidrologi bisa diatasi secara bersama-sama. Karena dalam tata ruang tersebut, semua pihak terlibat berkontribusi untuk mencegah terjadinya bencana hidrologi di Aceh.
Dengan adanya revisi Qanun RTRW, Aceh memiliki acuan dalam pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah, serta bisa mewujudkan keseimbangan pembangunan di kabupaten/kota.
Hal inilah yang membuat Walhi Aceh terus mendesak pemerintah untuk segera merevisi Qanun RTRW Aceh 2013-2033. Menurut Ahmad Shalihin, revisi qanun dianggap penting selain untuk melindungi hutan secara menyeluruh, Kawasan Ekosistem Leuser, dan juga pemanfaatan lainnya dari dampak pembangunan.[]
