Pada 28 Desember 1962, Gubernur Daerah Istimewa Aceh, Ali Hasjmi secara resmi mengeluarkan keputusan pengembalin nama Kutaraja kembali mejadi Banda Aceh, efektif berlaku pada 1 Januari 1963.

Keputusan Gubernur Aki Hasymi tersebut mencakup tiga hal. Pertama, untuk mengembalikan sifat kepribadian asli rakyat Aceh, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1963, mengubah nama Kutaraja menjadi Banda Aceh.

Kedua, menyampaikan keputusan ini kepada Yang Mulia Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah untuk urusan selanjutnya. Ketiga, memerintahkan kepada Bahagian Tata-Hukum dan Perundang- undangan (Kantor Gubernur) untuk menempatkan keputusan ini dalam Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Aceh.

Baca Juga: 27 Desember 1881 Belanda Meresmikan Masjid Raya Baiturrahman

Tidak sampai lima bulan setelah Keputusan No. 153/1962 tersebut ditetapkan, Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah melalui Surat Keputusan No. Des.52/143-43 menetapkan nama Kutaraja, ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Aceh, diubah menjadi Banda Aceh.

Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1963, yaitu pada hari penetapannya, serta diiringi perintah pengundangannya, dengan penempatan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah melandaskan keputusannya itu pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Undang- Undang No. 24 Tahun 1956, Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1956 dan dengan pertimbangan selaras dengan semangat rakyat Daerah Istimewa Aceh untuk mengembalikan rasa kebesaran kepribadiannya.

Baca Juga: Fatwa Jihad Ulama Aceh dan Hukuman Bagi Yang Melanggarnya

Semenjak saat itu, nama Kutaraja secara bertahap pupus dari tulisan dan ucapan, berganti dengan Banda Aceh. Nama tersebut dengan cepat populer di tengah-tengah masyarakat. Bagi penduduk pedalaman ataupun yang berjauhan tempat tinggalnya dengan Banda Aceh, bahkan pada masa Belanda dan masa Jepang pun, tetap menyebut ibukota Propinsi/Keresidenan ini dengan nama Banda Aceh. Seringkali dengan singkatan Banda saja ataupun Aceh saja. Sementara nama Kutaraja juga tidak hilang. Kini Kutaraja merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah administras Pemerinta Aceh.[]

Baca Juga: Dewan Pertahanan Daerah Aceh Hadapi Agresi Belanda