JAKARTA | ACEH INFO – Bank Pembangunan Daerah (BPD) diminta untuk memperkuat ekosistem digital. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023, Selasa, 3 Oktober 2023 di Jakarta.
Selain itu Wapres juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD; Mendorong inovasi dan optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah; Mengoptimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan; serta memperkuat sistem informasi pengelolaan keuangan dan transaksi Pemda.
Pada acara yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan, pihaknya akan terus mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah.
“Di triwulan kedua 2023 ini, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp14 ribu triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp111 triliun. Mari kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju,” ajak Perry.
Baca Juga: Pembiayaan Perbankan di Aceh Capai Rp36,47 Triliun
Perry menambahkan, beberapa upaya yang dilakukan BI seperti: melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah UMKM.
Menurutnya, QRIS telah menyejahterakan rakyat, dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), serta QRIS telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Hal tersebut akan mempercepat elektronifikasi Pemda.
Upaya lainnya BI juga melakukan perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia, yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kemendagri. Untuk mendukungnya, BI terus melakukan mobilisasi dengan perbankan dan Penyedia Jasa Pembayaran. KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant.
Selain itu dengan konsep satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time.[]
