26.9 C
Banda Aceh
spot_img
spot_img

TERKINI

POPULER

Dinilai Pemborosan, MaTA Minta BPKP dan Kejati Audit Anggraan Aceh Vespa Festival

BANDA ACEH | ACEH INFO – Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA), meminta Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dan Kejati Aceh melakukan audit dan penyelidikan terhadap anggaran Aceh Vespa Festival 2023, yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar dinilai dinilai tidak ada relevansinya dengan kemajuan pariwisata di Aceh dan hanya pemborosan anggaran saja,” sebut Koordinator MaTA, Alfian, kepada acehinfo.id, Sabtu, 5 Agustus 2023.

Alfian menegaskan, kegiatan itu harus diaudit oleh BPKP Aceh. Sedangkan, dan Kejati Aceh juga bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga tidak berlanjut lagi kegiatan yang tidak ada relevansi serta pemborosan anggaran.

Lanjut Alfian, bahwa berdasarkan penelusuran MaTA, besaran anggaran untuk festival vespa tersebut mencapai Rp 1,4 Miliar, yang bersumber dari dana Pokok Pkiran (Pokir) salah satu anggota DPR Aceh.

Menurutnya, hal itu ada kejanggalan, sebab oknum tersebut bukan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1. Seharusnya diperjuangkan Dapilnya, memaksimalkan anggaran Dapilnya, tetapi mengapa ditarik ke provinsi dan juga seharusnya kegiatan ini posisinya dibuat di Sabang.

Kegiatan yang bersumber dari dana pokir sangat rawan terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Dimana dalam kegiatan tersebut berbicara Commitment Fee.

“Publik tidak akan percaya jika even ini tidak ada commitment fee, artinya commitment fee dengan oknum DPR Aceh itu,” tegas Alfian.

Selain anggaran, Alfian juga mengkritisi narasi yang disampaikan oleh pihak Disbudpar Aceh terkait event Aceh Vespa Festival, yaitu untuk melegalkan dan memajukan pariwisata Aceh. Menurutnya kegiatan tersebut hanya ajang untuk pemborosan anggaran.

“Jelas kegiatan itu untuk pemborosan anggaran. Bagaimana membangun relevansi antara festival vespa dengan memajukan pariwisata,” kata Alfian.

“Jika Disbudpar Aceh ingin memajukan pariwisata, seharusnya menggunakan anggaran yang rutin. Bukan malah menggunakan anggaran yang bersumber dari Pokir,” tandasnya.[]

spot_img

Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

TERKINI