BANDA ACEH | ACEH INFO – Massa Partai Nanggroe Aceh (PNA) versi Kongres Luar Biasa (KLB) mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut SK Pengurus partai yang telah disahkan. Dalam aksinya, orator secara bergantian menyebutkan bahwa pihaknya tidak ingin dipimpin oleh koruptor.

Aksi ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Aceh, di Banda Aceh, Rabu, 2 Februari 2022.

Kedatangan massa PNA tersebut diduga berkaitan dengan pengesahan Surat Ketetapan (SK) Pengurus PNA yang masih mencantumkan nama Irwandi Yusuf sebagai ketua umum. SK tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kanwil PNA, Meurah Budiman, tertanggal 27 Desember 2021.

Massa yang didominasi atribut PNA tersebut juga mendesak bertemu dengan Kakanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman. Mereka menyesalkan sikap Kemenkumham Aceh yang secara sepihak mengesahkan SK Pengurus PNA.

“Kami meminta Kemenkumham untuk segera mencabut SK tersebut,” kata Faraby, salah satu orator di lokasi unjuk rasa.

Mereka juga menjelaskan kenapa PNA menggelar KLB beberapa waktu lalu. “KLB PNA lahir karena kami tidak mau dipimpin oleh narapidana,” tegas pria tersebut lagi.

Beberapa orator juga mengaku dirinya masuk dalam jajaran pengurus PNA yang dipimpin Irwandi Yusuf, tanpa sepengetahuan mereka.

Hingga berita ini ditayang, aksi massa masih berlanjut di Kanwil Kemenkumham Aceh.[]

LAPORAN: FAKHRUL RAZI