BANDA ACEH | ACEH INFO – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), menilai bahwa keuangan Pemerintah Aceh saat ini dikendalikan pleh elit dan politisi, sehingga perekonomian masyarakat tidak berdaya.
Penilaian itu berdasarkan Surat Sekda Aceh Nomor: 900.1.1/1071, yang ditujukan kepada Kepala SKPA/Biro di Pemerintah Aceh, terkait tindak lanjut hasil evaluasi R APBA Tahun 2024.
Koordinator MaTA, Alfian, menyampaikan, dlam surat tersebut, terdapat empat poin yang diminta untuk diperhatian. Sementara dipoin kedua, angka kelima dan keenam surat tersebut, melarang untuk merasionalkan anggaran yang dianggap sumber dana terikat, seperti DAU, DAK, Insentif Fiskal, DBH Sawit, DBH CHT, DBH DR, Hibah dan Pokok pokok pikiran (Pokir).
Kemudian diangka enam, Sekda juga meminta untuk tidak mengurangi alokasi anggaran PON. Setelah diperhatikan dengan cermat dan aturan menyangkut perencanaan anggaran ternyata kebijakan tersebut sangat mencederai atas hak hak anggaran publik dan membatasi para SKPA untuk melakukan improvisasi dan telah melegalkan hak pengelolaan anggaran kepada legislatif.
“Shingga kebijakan tersebut kami nilai tidak clear sama sekali, MaTA memandang perlu untuk mengktitisi atas kebijakan yang sewenang wenang tersebut,” tegas Alfian melalui keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada acehinfo.id, Jumat, 2 Februari 2024.
Alfian menegaskan, brdasarkan realisasi APBA-P 2023, serapan anggaran APBA-P 2023 tercatat sebesar 97,7 persen dan tersisa 2,3 persen yang tidak terserap. Artinya dari Anggaran APBA-P sebesar Rp 11.621.219.098.956 anggaran yang terpakai sebesar 11.353.931.059.680.
Dimana, sisa Rp267.288.039.276 yang tidak terealisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir, dan kemudian menjadi sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA). Dalam pembahasan RAPBA 2024 antara TAPA dan Banggar DPRA, perkiraan SiLPA tahun anggaran 2023 berubah menjadi Rp400 Milyar.
“Bertambah sekitar Rp132.711.960.724 atau sekitar 33,2 persen dari SilPA yang dihitung berdasarkan realisasi keuangan APBA-P 2023 per-SKPA sampai dengan 31 Desember 2023. Krena jika SiLPA APBA-P tahun anggaran 2023 sebesar Rp 400 milyar, maka serapan anggaran 2023 sebesar 96,6 persen, yang bearti 3,4 persen anggaran tidak terserap,” ujarnya.
Kemudian, yang menjadi pertanyaan publik, darimana TAPA mendapatkan anggaran sebesar Rp 132.7 milyar, sehingga SiLPA tahun 2023 mencapai Rp 400 miliar.
“Apakah ini yang disebut ada upaya pengelembungan anggaran SiLPA untuk keperluan pihak tertentu di tahun 2024. Adanya penggelembungan, berupa kelebihan hitungan estimasi Silpa tahun 2023 yang dimuat dalam dokumen R-APBA 2024 patut diduga dilakukan secara sengaja. Tujuannya agar dapat dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) di 2024,” urai Alfian lagi.
Selanjutnya, tidak dibenarkannya rasionalisasi anggaran dalam R-APBA 2024 dengan alasan sumber anggaran yang terikat merupakan kebijakan tidak memiliki dasar, dan untuk membatasi pengelolaan anggaran dengan sumber sumber yang memiliki nilai besar terutama pada pokok pokok pikiran (Pokir).
“Jadi upaya tersebut menjadi pesan memberi perlindungan kepada afiliasi politik untuk mengelola anggaan tanpa aturan dan ini menjadi ancaman bagi SKPA apabila terjadi temuan karena sangat berpotensi menjadi permasalahan hukum dikemudian hari,” ujarnya.
Lanjut Alfian, yang perlu dipahami oleh Sekda aceh, rasionalisasi merupakan prinsip melekat dalam penganggaran dari mana pun sumber anggarannya. Jadi kebijakan tidak membenarkan rasionalisasi bukan hanya keliru, akan tetapi upaya untuk membangun kembali Appendix jilid II dimana Appendix Jilid I gagal karena terjadi temuan oleh BPKP saat itu.
Lalu, jika benar dengan memasukkan program-program baru dalam pokok-pokok pikiran (Pokir). Sehingga dari sebelumnya pokir berjumlah Rp 400 miliar, dan kini membengkak menjadi Rp 1,2 triliun. Maka ini patut dikoreksi dan segera dievaluasi kembali, anggaran jelas tidak terjadi keseimbangan dan ini menjadi inflasi makin tinggi serta beban fiscal bagi daerah bertambah besar anggaran untuk rakyat Aceh bukan untuk kepetingan elit dan politisi.
“Kalau ini benar terjadi maka dapat dipastikan Aceh kembali jatuh karena rakyat tidak berdaya secara ekonomi. Akibat keuangan dikendalikan oleh elit dan politisi, ini menjadi ancaman secara nyata terjadi dimana kita rakyat kembali dibodohi dan ditipu oleh mareka yang bermental korup,” tegas Alfian.
Oleh karenanya, MaTA meminta Sekda Aceh untuk tidak mencawe cawe uang rakyat Aceh, sudah cukup apa yang dilakukannya sejak menjadi Sekretaris Dinas Keuangan dan Kepala Dinas Keuangan. Publik tau atas gerakan dan afiliasi politik hari ini. Seharusnya, Sekda memiliki kepatutan atas adminitrasi bukan jadi sebagai pengutak atik anggaran Aceh.
Ironisnya lagi, Sekda melarang untuk mengurangi anggaran PON, MaTA sepakat Aceh ikut berkontribusi, berupa dana sharing untuk kesiapan PON. Akan tetapi TAPA perlu mengumumkan ke publik berapa besaran dana sharing yang diberikan dalam APBA 2024.
Karena, PON kegiatan nasional bukan kegiatan rutin bagi Aceh. Sehingga pembiayaan mutlak difasilitasi oleh APBN. PON di Papua lebih hebat, akan tetapi tidak menjadi beban bagi APBD daerah mareka.
“Jangan sampai gara gara PON berdampak buruk atas pelayan publik bagi rakyat Aceh. TAPA dan Banggar merupakan pihak yang wajib bertanggung jawab atas anggaran Aceh. Jangan sempat ada pihak yang menikmati fee atas persiapan PON sementara rakyat Aceh tertunda atas hak hak mareka yang seharusnya terpenuhi ditahun 2024 oleh pemeritah,” kata Alfian lagi.
Pada kesempatan ini, sambung Alfian, MaTA mendesak secara tegas kepada Pj Gubernur Aceh untuk bisa menormalkan penganggaran Aceh yang sedang terjadi saat ini, sehingga Aceh masih punya harapan, Mengingat Tahun Anggaran 2024 sudah berjalan, tetapi proses pengesahan anggaran belum selesai-selesai dan kemudian saya juga mendesak untuk memastikan tidak terjadi cawe-cawe anggaran kembali.
“Penegasan ini penting kami sampaikan sehingga kinerja Pj Gubernur Aceh tidak diragukan oleh masyarakat,” tandas Alfian.[]
