LHOKSEUMAWE | ACEH INFO – Praktik pungutan liar (Pungli) rumah dhuafa di Provinsi Aceh dinilai sangat rentan terjadi, sehingga masyarakat diimbau agar selalu melakukan pengawasan agar praktik tersebut tidak terjadi.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, hal tersebut memang rentan terjadi di Aceh, maka pemerintah diminta jangan hanya mengeluarkan pernyataan saja tapi harus ada tindakan.

“Pembangunan rumah dhuafa masuk dalam program prioritas pemerintah sekarang dan pemerintah juga harus punya aksi yang nyata agar tidak terjadi pungli,” ujar Alfian, Selasa, 26 April 2022.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan MaTA, bukan hanya persoalan pungli saja yang terjadi pada kasus rumah dhuafa, tapi juga pembangunan rumah tidak sesuai spesifikasi sehingga kualitas tidak sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga dengan pengawasan tidak berjalan efektif, yang seharusnya program pengawasan tersebut dilakukan oleh DPR.

“Cuma DPR juga menghindari kontraktor pembangunan rumah dhuafa hari ini, makanya sulit. Jadi alternatifnya adalah rakyat Aceh harus melakukan pengawasan,” tutur Alfian.

Tambahnya, pada tahun 2019 lalu pihaknya pernah menemukan pungli terhadap pembangunan rumah dhuafa. Saat itu bagi yang mendapatkan rumah dhuafa harus memberikan uang terlebih dahulu sebesar Rp 20 juta.

Awalnya MaTA menemukan ada salah seorang warga yang layak mendapatkan rumah dhuafa. Namun, karena tidak ada uang untuk menyetor terlebih dahulu, maka warga tersebut tidak mendapatkan rumah dhuafa.

MaTA kemudian melakukan advokasi secara non litigasi dan warga itu bisa memperoleh haknya, begitu juga dengan seorang warga lainnya harus meminjam uang kepada orang lain untuk menyerahkan uang sebesar Rp 20 juta agar bisa memperoleh rumah dhuafa.

“Semoga kita harap modus seperti itu tidak terjadi lagi,” kata Alfian.[]

PEWARTA: MUHAMMAD AGAM KHALILULLAH

EDITOR: BOY NASHRUDDIN AGUS