LHOKSEUMAWE | ACEH INFO – Pengacara mantan Direktur Rumah Sakit Arun, T Nasrullah mengatakan, tidak ada pernyataan modal dari Pemerintah Kota Lhokseumawe atau PT Pembangunan Lhokseumawe dalam PT Rumah Sakit Arun.
“Kami menghormati proses pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Perlu kami klarifikasi bahwa pengelolaan PT. Rumah Sakit Arun dari awal tidak menggunakan dana dari APBN atau APBD Pemko Lhokseumawe,” ujar T Nasrullah.
T Nasrullah menambahkan, dirinya juga mempersilahkan untuk diperiksa laporan keuangan PT Rumah Sakit Arun, PT Pembangunan Lhokseumawe dan DIPA Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Mengenai pembiayaan pengelolaan Rumah Sakit Arun dikelola secara mandiri oleh PT. Rumah Sakit Arun sesuai perjanjian pemanfaatan aset antara PT Pembangunan Lhokseumawe dengan PT rumah Sakit Arun.
“Dengan adanya perjanjian itu, maka PT Rumah Sakit Arun memberikan kontribusi ke Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui PT Pembangunan Lhokseumawe sebesar Rp 24.850.000.000 sejak tahun 2016-2022,” tutur T Nasrullah.
Tambahnya, informasi yang berkembang maka seolah-olah PT. Rumah Sakit Arun sudah banyak menghabiskan dana APBD atau APBN, bahkan klien tidak menggunakan dana dari pemerintah satu rupiah pun.
“Maka aneh ketika dianggap melakukan kerugian keuangan negara, klien kami sudah memberi kontribusi sesuai perjanjian dengan PT Pembangunan Lhokseumawe, sudah juga memberikan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat Lhokseumawe,” katanya.
