BANDA ACEH | ACEH INFO – Massa dari berbagai universitas di Aceh melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPR Aceh, Senin, 11 April 2022. Dalam aksinya, massa menyodorkan sejumlah petisi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Aksi yang dilakukan mahasiswa Aceh tersebut digelar serentak di seluruh Indonesia. Terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi itu, termasuk mendesak pihak DPR Aceh untuk menurukan harga BBM dan PPN yang diputuskan tanpa melibatkan secara eksplisit elemen masyarakat.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Mahasiswa Aceh (GMMA) itu juga meminta pihak DPR Aceh untuk mendesak pemerintah agar menstabilkan harga pangan dan sembako yang berimbas dari kenaikan BBM dan PPN. Mereka juga meminta kerja nyata dan cepat dari pemerintah untuk menstabilkan harga serta ketersediaan bahan pangan dan sembako.
“Revisi kembali Permen ESDM No 21 Tahun 2021 pada Pasal 8 ayat 1 terkait kenaikan harga dasar BBM,” kata Koordinator Lapangan Saifullah seperti yang tertulis dalam pernyataan sikap para demonstran.
Massa juga meminta pihak DPR Aceh untuk mendesak DJP, Menteri Keuangan serta pemerintah terkait untuk mengkaji ulang turunan UU HPP yang menyebabkan kenaikan PPN menjadi 11 %, “dan mendesak untuk mengembalikan PPN menjadi seperti sebelumnya yaitu di angka 10%.”
Selain menyorot isu-isu nasional, massa yang mendapat pengawalan ketat dari kepolisian juga menuntut agar pemerintah menuntaskan konflik agraria. Mereka juga meminta DPR Aceh untuk mentransparansikan kinerja pansus setiap satu minggu sekali dengan melibatkan elemen mahasiswa dan masyarakat.
“Revisi kembali JKA, agar bisa dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat, kecuali ASN,” bunyi tuntutan tersebut.
Dalam aksinya mahasiswa juga meminta kepada setiap institusi pendidikan Aceh untuk lebih serius menerapkan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS. Tuntutan tersebut dilayangkan demi mencegah dan menanggulangi pelecehan seksual yang ada di Aceh.
Massa juga mendesak gubernur untuk meregulasikan kepada setiap kepala desa untuk mengontrol penyaluran gas LPG. Permintaan ini dilakukan untuk mencegah penyelewengan kenaikan harga gas LPG subsidi.
“Tuntaskan kelangkaan BBM di Aceh jenis pertalite dan solar,” bunyi poin terakhir tuntutan tersebut.
Aksi ini mendapat sambutan dari Plt Ketua DPRA Safaruddin. Bersama dengan anggota dewan lainnya, Safaruddin terlihat mendengar aspirasi massa sembari duduk lesehan di tangga kantor DPRA.
Safaruddin selaku pimpinan DPRA mengaku siap menandatangani semua isi petisi yang diajukan mahasiswa. “Kami minta dikawal petisi ini lewat aksi-aksi lanjutan agar bisa kami sampaikan ke pusat,” kata Safaruddin.[]
LAPORAN: TEUKU AUFAQ
