BANDA ACEH | ACEH INFO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta semua kepala daerah untuk menjalankan sistem sebaik mungkin dan menjauhi tindakan korupsi. Dia juga prihatin lantaran sudah tiga kepala daerah yang “digaruk” KPK dalam kurun beberapa pekan saja di awal tahun 2022 ini.
“Dalam catatan kami, mencegah tindakan korupsi begitu penting untuk mengubah bangsa kita. Kalau pemerintahan bersih, tentu saja pendapatan daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat tumbuh,” kata Mendagri Tito, dalam rapat virtual bersama seluruh kepala daerah dan Ketua DPR se-Indonesia, Senin, 24 Januari 2022.
Dari analisis yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terdapat tiga hal penyebab terjadinya tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan. Pertama karena sistem pemerintahan yang belum berjalan dengan baik. Terlebih selama ini, menurutnya, proses menjadi kepala daerah memakan biaya politik begitu tinggi.
Hal serupa juga terjadi dalam proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menurut Tito, acapkali diiringi dengan imbalan.
Tito mengatakan dua faktor lainnya penyebab korupsi adalah persoalan integritas dan budaya. “Praktek menyimpang dan tindakan korupsi seolah sudah menjadi tradisi,” ujar Tito.
Tito berharap, penangkapan tiga kepala daerah di awal tahun 2022 ini, dapat menjadi momentum perbaikan dan pembelajaran bagi seluruh gubernur dan bupati serta wali kota lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.
Menurut Mendagri, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tergerusnya kepercayaan publik ini juga dapat menghambat pembangunan. Selain itu, hal ini juga dapat mengganggu sistem pemerintahan sebagai tulang punggung jalannya administrasi pemerintahan dan kenegaraan.
“Saya sangat yakin banyak sekali kepala daerah yang berprestasi, yang telah melakukan kinerja dengan sangat baik, namun apa pun juga, masalah-masalah hukum yang dalam bulan ini ditangani oleh penegak hukum, wabil khusus KPK, ini akan berdampak kepada kepercayaan publik,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, kepala daerah perlu melakukan perubahan sistem pemerintahan agar potensi terjadinya tindakan korupsi dapat ditekan sekecil-kecilnya. Menurutnya, integritas menjadi hal penting yang perlu dimiliki setiap pimpinan agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Firli menyebutkan, sejumlah daerah rawan terjadinya korupsi di pemerintah daerah, diantaranya adalah pada promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, refocusing dana Covid-19, dan pengesahan APBD.
Ketua KPK kembali mengingatkan agar kepala daerah untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi. Ia mengatakan, tujuan negara akan terwujud bila roda pemerintahan bebas dari korupsi.[]
