LANGSA | ACEH INFO – Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Cabang Langsa bersama BPJS Kesehatan melakukan pertemuan dalam rangka optimalisasi sistem pencegahan kecurangan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Kegiatan tersebut untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan medik yang akan berdampak pada sustainabilitas operasional BPJS Kesehatan.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya yang beranggotakan organisasi profesi, akademisi dan pakar klinis serta komite medik rumah sakit di wilayah kerja cabang Langsa.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Langsa, Sri Yulizar Pohan, mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk memastikan tercapainya mutu dan layanan program JKN, sesuai dengan standar pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Selain itu, dukungan dari semua pihak, terutama TKMKB dan organisasi profesi memungkinkan kami untuk terus menjaga keberlangsungan Program JKN.
Agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah review pemanfaatan pelayanan kesehatan, pembahasan kasus, serta update informasi JKN terkini.
“Kegiatan ini dilakukan guna menyamakan persepsi terkait fraud terhadap JKN. BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kesinambungan program besar ini,” ujarnya.
BPJS Kesehatan dihadapkan pada dua kondisi, yaitu untuk memenuhi ekspektasi peserta atas mutu pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus melaksanakan pengelolaan yang efisien untuk memastikan keberlangsungan program JKN tetap berjalan.
Untuk itu, diharapkan TKMKB dapat turut mewujudkan transformasi mutu layanan untuk Program JKN agar semakin berkualitas.
Sri menambahkan dari peningkatan jumlah pemanfaatan pelayanan kesehatan tersebut membuktikan bahwa Program JKN ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut Sri, meski banyak manfaatnya, program JKN masih perlu terus dioptimalkan.
“Dalam pelaksanaannya di lapangan, prinsip kendali mutu dan kendali biaya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan hal tersebut,” sebutnya.
Oleh karena itu, dukungan dari para stakeholder seperti TKMKB sangat dibutuhkan. Prinsip kendali mutu dan kendali biaya harus dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan Program JKN. Program JKN ini milik kita bersama, keberlangsungan atas program ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua TKMKB Helmiza Fahry, mengungkapkan siap mendukung dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam program JKN.
Ia juga mengingatkan kembali kepada anggota TKMKB agar selalu memperhatikan standar, memperhatikan mutu, dan mengawasi potensi fraud dalam pelayanan kesehatan. Kegiatan ini juga diadakan dalam rangka merumuskan strategi yang bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam penerapan mutu layanan medis.
Helmi juga menjelaskan, TKMKB memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain melaksanakan sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek, melaksanakan utilization review, melaksanakan audit medis hingga pembinaan etika dan disiplin profesi.
“Pertemuan ini terinisiasi oleh karena adanya beberapa permasalahan diagnostik yang belum terselesaikan. Untuk itu perlu diadakan tindak lanjut oleh TKMKB untuk tetap menjaga kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta JKN,” terangnya.
Rasanya semua setuju, program JKN memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi pesertanya. Berkaitan dengan fungsi TKMKB, kita selalu berupaya untuk mendorong setiap unsur pemberi layanan kesehatan untuk melakukan berbagai perbaikan layanan kepada peserta.
“Kami juga berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sehingga dengan keberadaan TKMKB ini dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan kesehatan dalam Program JKN,” tutup Helmi.[]
