JAKARTA | ACEH INFO – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia pada triwulan III 2023 turun senilai 2,8 miliar dolar AS dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Menurut rilis BI No. 25/307/DKom, Rabu, 15 November 2023, posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 393,7 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada akhir triwulan II 2023 yang mencapai 396,5 miliar dolar AS.
Penurunan posisi utang luar negeri ini terutama bersumber dari utang luar negeri sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2% (yoy).
Baca Juga: WALHI: Banjir di Aceh Tenggara Bukti Kerusakan Hutan Semakin Parah
Posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 188,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 192,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3% (yoy). Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat.
“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati, efisien, dan akuntabel,” jelas Kepala Departemen Komunikasi/Direktur Eksekutif BI, Erwin Haryono.
Erwin menambahkan, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Baca Juga: Pramuka Kwarcab Aceh Timur Gelar Kursus Mahir Tingkat Dasar
Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,9% dari total utang luar negeri pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,3%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,1%).
“Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah,” tambah Erwin.
Sementara itu posisi utang luar negeri swasta pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 196,0 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 194,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, utang luar negeri swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,8% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan II 2023 sebesar 5,3% (yoy).
Baca Juga: Wakil Duta Besar Australia Kunjungi Mahkamah Syariah Aceh
Kontraksi pertumbuhan utang luar negeri tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5% (yoy) dan 3,9% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,4% dari total utang luar negeri swasta. Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7% terhadap total utang luar negeri swasta.
BI menilai utang luar negeri Indonesia pada triwulan III 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,9%, dari 29,3% pada triwulan sebelumnya, serta didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6% dari total utang luar negeri.
Baca Juga: KONI Papua Visitasi ke Aceh Jelang PON 2024
“Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Erwin.[]
