IDI RAYEUK – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haytar memantau pemetaan lahan di Kabupaten Aceh Timur. Pemetaan dilakukan dalam rangka realisasi distribusi lahan untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun, Jumat 1 April 2022 menjelaskan, pemetaan lahan dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Timur. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada Wali Nanggroe.
Laporan itu seperti disampaikan pada pertemuan dengan Wali Nanggroe pada Selasa 29 Maret 2022 di Idi Rayeuk. “Lokasi lahan yang nantinya akan didisribusikan kepada para mantan kombatan GAM berada di Desa Si Judo, Kecamatan Bidadari, Aceh Timur,” ungkap M Nasir.
Hadir pada pertemuan itu antaralain: Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib, Kepala BPN Aceh Dr Mazwar, SH, M.Hum, Kepala Kantor Pertanahan Aceh Timur M. Taufik, Ketua BRA Azhari SIP, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, dan Staf Khusus Wali Nanggroe DR. M. Raviq.
Menanggapi pertemuan tersebut, Wali Nanggroe meminta agar program tersebut harus secepatnya diproses untuk segera dibagikan. Usai pertemuan itu awalnya Wali Nanggroe beserta rombongan akan turun langsung meninjau lokasi lahan. Namun karena kondisi cuaca yang tidak mendukung, rencana itu urung dilaksanakan. “Nanti akan jadwalkan ulang untuk tinjau langsung ke lokasi,” kata Wali Nanggroe.
Seperti diketahui, sebanyak 3000 mantan kombatan GAM akan mendapakan kebun siap pakai dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Kepastian itu sebagai hasil pertemuan antara Ketua BRA, Wakil Ketua KPA H. Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, dengan Wakil Ketua MPR RI, H Ahmad Muzani, dan Menteri ATR, Sofyan Jalil, di Gedung Nusantara III, Kamis 24 Maret lalu di Jakarta.
Pada pertemuan di Jakarta itu, Abu Razak mangatakan, Menteri Agraria telah sepakat untuk mengalokasikan lahan bagi 3000 mantan kombatan GAM yang lokasinya berada di Aceh Timur.
Sebelumnya juga telah dilakukan pertemuan dengan Ahmad Muzani yang langsung dihadiri oleh Ketua KPA Pusat H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem. Saat ini realisasi lahan terus diupayakan, tidak hanya untuk mantan kombatan GAM, tapi juga kepada masyarakat korban konflik dan Tapol/Napol sesuai perintah MoU Helsinki[]
