JAKARTA | ACEH INFO — Diaspora Global Aceh mendesak Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Organization for Migration (IOM) agar segera mengatasi masalah pengungsi Rohingya di Aceh.
Desakan itu disampaikan pada poin tiga dari 12 rekomendasi yang dihasilkan Konggres Luar Biasa Diaspora Global Aceh yang digelar di Wisma Taman Iskandar Muda, Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023.
Konggres Luar Biasa tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Almuniza Kamal, mewakili Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.
Ketua Diaspora Global Aceh Mustafa Abubakar dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, Diaspora Global Aceh merupakan wadah pemersatu masyarakat Aceh di perantauan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berdomisili di luar Provinsi Aceh.
Diaspora Global Aceh yang didirikan pada 2021 itu kini memiliki struktur kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Diaspora Global Aceh yang berpusat di Jakarta serta 20 chapter (sagoe) di seluruh dunia. Lembaga ini didirkan agar secara kolektif dapat berkontribusi membangun, mengembangkan dan mempromosikan nilai-nilai keacehan, keindonesiaan, dan kemanusiaan pada tataran strategis.
Baca Juga: 50 Etnis Rohingya Terdampar di Aceh Timur
Adapun 12 rekomendasi yang dihasilkan dalam konggres itu adalah: Pertama, memberikan apresiasi yang tinggi dan tulus terhadap keputusan UNESCO yang menetapkan hari kelahiran Keumalahayati, Laksamana Perempuan dari Aceh (1550-1615), sebagai hari perayaan/peringatan internasional, disamping ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-7 dalam pertemuan-pertemuan UNESCO.
Kedua, mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Palestina yang telah mengakibatkan belasan ribu korban meninggal, terutama wanita dan anak-anak. Diaspora Global Aceh menegaskan perlunya segera diusahakan tercapainya gencatan senjata yang permanen, dan mendorong upaya internasional agar Palestina segera meraih kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat, sesuai amanat UUD 1945.
Ketiga, berkaitan dengan banyaknya pengungsi Rohingya di Aceh, Dispora Global Aceh mendesak adanya langkah-langkah konkret dari Pemerintah bersama UNHCR dan IOM, guna mengatasi masalah pengungsi Rohingya tersebut. Sekiranya hal ini tidak secepatnya ditangani, keadaannya dapat membebani dan berdampak buruk terhadap sosial ekonomi masyarakat serta kredibilitas pemerintah lokal dan nasional.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Aceh Masih Terendah di Sumatera
Keempat, Diaspora Global Aceh menghimbau segenap warga diaspora Aceh untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 serta mendorong terselenggaranya pemilu yang aman, damai, jujur, dan adil, serta terhindar dari kecurangan.
Kelima, sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh No.:11 Tahun 2006, alokasi dana Otsus ke Aceh sebesar 2 persen sejak tahun 2008 sampai 2022 telah mencapai Rp 97,4 triliun atau rata-rata Rp 6,5 triliun per tahun dan menjadi 1 persen mulai 2023 hingga 2027. Penurunan ini dirasakan cukup memberatkan karena pemerintah Aceh sangat membutuhkan dana tersebut untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini Diaspora Global Aceh mendesak Pemerintah Aceh, DPRA dan semua pihak terkait untuk memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar Dana Otsus tersebut dapat diperpanjang sebesar 2 persen per tahun.
Keenam, sehubungan dengan meningkatnya indeks kemiskinan dan pengangguran di Aceh selama beberapa tahun terakhir ini, maka Diaspora Global Aceh mendesak Pemerintah Aceh segera mencarikan jalan keluar melalui program konkrit serta memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai dan efektif untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Perhumas Mitra Strategis Pemerintah dalam Penyebaran Informasi Publik
Ketujuh, meningkatnya penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, judi online, korupsi dan krisis moral lainnya yang terjadi di Aceh saat ini menjadi keprihatinan Diaspora Aceh. Untuk itu Diaspora Global Aceh mendesak kepada para penegak hukum, agar memberikan prioritas tinggi terhadap penanganan masalah tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kedelapan mendorong pemberdayaan kembali secara substantif ketiga aspek keistimewaan Aceh di bidang agama, pendidikan, dan adat-istiadat. Penguatan keistimewaan tersebut bukan saja dalam upaya memperjelas dan memperkuat identitas ke-Aceh-an, tetapi juga dapat menjadi paradigma tersendiri dalam pengembangan sistem pendidikan dan pembentukan karakter SDM Aceh. Penguatan ketiga pilar keistimewaan tersebut dapat juga menjadi sarana pengembangan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui kegiatan promosi wisata yang akan berimbas kepada peningkatan ekonomi masyarakat.
Kesembilan, Diaspora Global Aceh mengusulkan kepada pemerintah agar menerbitkan regulasi skema fasilitas khusus kepada diaspora Indonesia non WNI, dalam upaya meningkatkan kontribusi mereka untuk pembangunan nasional.
Baca Juga: HK Operasikan 589 Kilometer Tol Trans Sumatera Jelang Nataru
Kesepuluh, mendorong Pemerintah Aceh untuk dapat menjadikan momen peringatan tsunami tanggal 26 Desember sebagai momen yang langka dan sangat khas yang diperingati setiap tahun agar dilaksanakan melalui promosi yang intensif untuk dapat memiliki manfaat ekonomi khususnya bagi kepentingan pariwisata nasional dan internasional.
Kesebelas, mengingat kondisi Aceh yang terkesan terlihat adanya polarisasi dalam berbagai aksi yang dapat memicu ketidakbersamaan dalam menangani berbagai masalah sosial, ekonomi dan budaya, direkomendasikan agar pemerintah Aceh bersama dengan berbagai elemen masyarakat Diaspora dalam dan luar negeri untuk menyelenggarakan musyawarah rakyat untuk mencari kebersamaan visi untuk mewujudkan Aceh yang bermartabat.
Keduabelas, untuk dapat melaksanakan berbagai situasi dan kondisi menuju Aceh yang bermartabat dan menghasilkan kebersamaan visi dan misi, didorong agar Aceh dijalankan oleh seorang pemimpin yang kuat (strong leadership), memiliki keteladanan, keacehan, nilai keagamaan dan berorientasi masa depan tanpa meninggalkan nilai-nilai masa lalu yang perlu berkesinambungan.[]
