KARANG BARU | ACEH INFO – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tamiang, Asra, resmi melantik pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) kabupaten setempat periode 2024-2029 di aula setdakab, Jumat (19/4/2024).
Pengurus MPD Aceh Tamiang yang dilantik terdiri atas 19 orang yakni Ketua, H Mutaqqin, Wakil Ketua I, Mukhlis, Wakil Ketua II, Izwardi dan anggota Junaidi, Kamaruddin, Muntasir, Muhammad Hanafiah, Andi Maulana Lubis, Husni Hidayat dan Sri Wahyuni.
Kemudian anggota, Muhammad Yunus, Sarwo Edi, Aliandi, SH, Muhammad Hendra Vramenia, Akhyar, Ida Rahayu, Ustad Hasan Ass Al Hadits, Kamarul Zamal dan Indra.
Pj Bupati Asra, meminta MPD menguatkan perannya sebagai majelis pertimbangan yang bisa memberikan perubahan berarti bagi dunia pendidikan di Bumi Muda Sedia.
“MPD ini memiliki fungsi yang strategis. Dengan itu kiranya MPD dapat bekerja secara profesional dan berintegritas hingga mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal untuk memajukan pendidikan,” harap Pj. Bupati Asra.
Pada kesempatan itu, Asra menceritakan kondisi pendidikan pada zamannya. Ia kemudian mengomparasikannya dengan kondisi hari ini. Menurutnya, salah satu yang paling nampak terasa ialah mulai lunturnya adab dan akhlak generasi muda hari ini.
“Dahulu ada pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan aqidah akhlak. Jadi kita sebagai murid maupun orang tua kita sangat sopan kepada guru. Kadang mendengar namanya saja kita sudah bergetar. Begitulah takzimnya kita kepada mereka. Tapi hari ini semuanya berubah, tidak begitu lagi,” urainya.
Dikatakannya, akibat kondisi yang demikian, secara perlahan para orang tua yang memiliki kepedulian dan kelebihan rezeki hari ini cenderung memasukkan anaknya ke pesantren atau ke lembaga pendidikan agama sejenis.
“Ada yang hilang dari nilai pendidikan kita, terutama di sekolah-sekolah negeri. Kondisi ini kian hari kian menguat. Kalau dahulu orang lebih suka menyekolahkan anaknya di SMP negeri, misalnya, maka hari ini sudah berkurang. Dulu orang memandang pesantren atau sekolah agama macam madrasah tsanawiyah itu sebagai kelas dua. Tapi kini kondisinya terbalik,” katanya.
Melalui forum tersebut, Pj Bupati bersama satuan kerja terkait mampu menelurkan suatu formulasi kebijakan kependidikan di Aceh Tamiang yang sesuai dengan syariat Islam dan perkembangan zaman.
“Agar sekolah negeri kita tidak tergerus zaman,” pungkasnya.[]
