LHOKSUKON | ACEH INFO – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Bambang Bachtiar, SH., MH, mengharapkan pengerjaan Waduk Keureuto dapat diselesaikan sesuai jadwal sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi. Bendungan Keureuto merupakan bagian dari pengawasan dan pengamanan pihak Kejaksaan karena itu Kajati Aceh terus memantau perkembangan pembangunannya setiap saat.
“Bendungan ini merupakan kebanggaan masyarakat di sini, sebagai ikon Aceh yang harus kita jaga dan kita rawat,” kata Bambang saat memantau progres pembangunan Bendungan Keureuto di pedalaman Kecamatan Paya Bakong, Senin, 20 Juni 2022.
Bachtiar dalam kunjungan itu mengatakan tinjauan Bendungan Keureuto dimaksudkan untuk melihat dari dekat sejauh mana progres pembangunan bendungan tersebut. Pembangunan waduk itu juga diharapkan dapat segera selesai agar tidak menjadi beban bagi presiden mendatang.
“Sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada 2024 harus sudah tuntas pembangunannya, sehingga ke depan siapapun presidennya sudah bisa dirasakan manfaat bendungan ini oleh masyarakat,” kata Bachtiar.
Sementara itu, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib yang ikut mendampingi Kajati Aceh mengapresiasi kunjungan tersebut. Dia juga berharap hubungan silaturahmi dengan jajaran Kejaksaan tetap terpelihara dengan harmonis.
Selain itu, pria yang akrab disapa Cek Mad tersebut juga mengharapkan dukungan dari Kajati Aceh dan jajaran kejaksaan dalam membangun Aceh Utara. “Banyak hal yang belum terselesaikan meskipun saya dua periode menjadi bupati. Untuk itu sangat kita harapkan program-program yang belum selesai dan dinilai bermanfaat bagi masyarakat agar dapat dilanjutkan oleh bupati berikutnya,” kata Cek Mad.
Cek Mad mengatakan selama ini jajaran Kejaksaan telah memberikan dukungan yang tidak sedikit dalam menggerakkan roda pembangunan di Aceh Utara. Selain itu, pembangunan Waduk Keureuto yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo.
“Sangat kita harapkan Waduk Keureuto dapat segera selesai pembangunannya dan segera dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat,” kata Cek Mad.
Dia mengakui adanya beberapa item pekerjaan yang hingga saat ini belum tuntas, seperti peralihan aset Pemkab Aceh Utara dengan Pemko Lhokseumawe. Meskipun telah dimediasi oleh Pemerintah Aceh, tetapi hingga saat ini proses peralihan aset tersebut masih mentok. Hal inilah yang menurut Cek Mad memerlukan dukungan dari Kajati Aceh untuk terus melakukan pendampingan, sehingga proses tersebut dapat terselesaikan dengan baik.[]
