Oleh Masri Fithrian
Dari wilayah Anatolia muncul sebuah ungkapan yang menggetarkan umat dan menghentak dunia politik. Yaitu “A`udzubillahi minasy syaitan was siyasah” yang berarti “Aku berlindung kepada Allah dari setan dan politik”.
Adagium tersebut terlahir dari puncak kekecewaan atas dampak negatif politik terhadap kemashlatan ummat dan Islam saat itu di Turki. Adapun pencetusnya adalah seorang tokoh pembaharu Islam, Badiuzzaman Said Nursi, yang hidup pada masa transisi Turki Ustmani menjadi pemerintahan Turki sekuler.
Ulama penulis Risalah Nur ini telah menginspirasi gerakan kebangkitan Islam di Turki yang berhadapan langsung dengan nasionalis Turki yang berideologi sekuler, Mustafa Kemal Attaturk.
Adapun politik menurut Islam hanya sebagai cabang ilmu muamalah. Pemaknaannya lebih kepada bagaimana proses tata cara mengatur, memilih dan mengangkat pemimpin. Memilih ulil amri yang tepat dan terpercaya guna mewujudkan cita cita kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun dalam praktiknya, tujuan mulia politik telah terdistorsi hanya untuk sebuah makna sempit “kekuasaan”.
Dalam negara demokrasi, partai politik (Parpol) menjadi sarana paling ideal untuk melahirkan pemimpin. Bagi Parpol dan politisi sendiri, idealisme telah menjadi potret semu atas narasi, cita cita dan harapan rakyat. Sebaliknya, pragmatisme adalah cara cepat dan praktis dalam mendulang elektabilitas.
Berkaca dari hal tersebut, mengusung politik pragmatisme jelas sangat menguntungkan bagi parpol dan politisi dalam meraup suara pemilih rakyat awam sebagai basis elektoral. Sehingga mau tidak mau, saat kontestasi pemilihan kepala daerah bertabuhkan genderang perang, bertahan dengan idealisme atau memilih jalan pragmatis. Ada pertaruhan besar di depan mata, berdiri bersama pemenang atau menjadi bagian pihak kalah dan terpinggirkan.
Menarik untuk kita simak, bagaimana politik memainkan perannya menjelang Pilkada serentak 2024? Saat ini, idealisme politik berhadapan secara terbuka dan terang terangan dengan pragmatisme.
Jika bicara idealisme, kita akan berpijak pada nilai kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Butuh kesadaran bersama atau kolektif guna mendorong penguatan hukum guna menjamin partisipasi politik warga negara sesuai koridornya. Namun, tidak bagi pragmatisme , setiap celah hukum adalah moment, tak sungkan melabrak tata nilai dan etika politik jika itu menguntungkan.
Pengerusan nilai-nilai politik idealisme makin parah saat term “merebut kekuasaan” secara pragmatis melahirkan para hipokrit baru yang kita kenal dengan sebutan “munafik”. Semua ucapan dan tindakan politisi tergerus kepercayaannya. Rakyat telah dikhianati berulang kali namun politisi selalu punya cara “meninabobokan” kesadaran.
Ini terbukti saat istilah kesejahteraan rakyat hanyalah bahasa langit bagi pemilih. Sedangkan faktanya kepentingan politik selalu menang diatas kepentingan rakyat. Sementara itu, pemerataan pembangunan hanya slogan manis masa kampanye. Mudah terabaikan saat para elit birokrasi saling berebut kekuasaan atau para cukong meminta jatah porsi bagi hasil anggaran pembangunan.
Kondisi tersebut membuktikan politik pragmatis saat ini telah mampu membungkam idealisme. Pemilik kekuasaan telah terbelenggu oleh hasrat dan kepentingan diri, golongan dan manusia manusia politik. Lalu kepada siapa kita sandarkan perjuangan tegaknya nilai nilai luhur politik?.
Bilamana, berharap pada politisi idealis menjadi terlalu naif. Keputusan partai politiknya tidak pernah sinkron dengan perjuangan ideologi partai, bahkan masih ragu ragu dan setengah hati menjadi oposisi.
Lagipula, siapa yang mampu merubah mindset mayoritas pemilih “siapapun pemimpin terpilih tidak berpengaruh atas kehidupan yang kita jalani” ?. Apakah itu ulama, tokoh masyarakat atau para insan pers dan gerakan mahasiswa sebagai penjaga pilar demokrasi. Menelisik lebih dalam, masing-masing komunitas sendiri goyah pendirian, oportunis telah menyusup hierarki dan mempertentangkan nurani.
Sehingga apabila kita berkesimpulan, munculnya persoalan kemasyarakatan akibat polarisasi dan friksi berawal dari imbas politik. Sudah tiba masanya untuk diam dan menikmati hasil tanpa perlu meratapi. Adapun bagi yang berjiwa petarung, maka ambillah panggung dan tampil dengan bersuara lantang, “kita robohkan setan yang berdiri mengangkang”.
Lagipula, masih sangat relevan bila kita meminjam lirik “Bongkar” dari Iwan Fals.
Penindasan serta kesewenang-wenangan/Banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan/Hoi! hentikan/Hentikan jangan diteruskan/Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan.
Akhirnya, berhati hatilah atas godaan politik. Bukankah kondisi saat ini, ideologi telah mati suri?[]
